[JAKARTA] Parlemen Indonesia baru-baru ini mendiskusikan perubahan potensial terhadap batas defisit fiskal negara pada Kamis (17 Sep), dengan beberapa anggota dewan menunjukkan dukungannya untuk proposal yang memungkinkan pemerintah melampaui batas yang ada demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Parlemen saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia yang mencakup aturan yang membatasi defisit anggaran tahunan pemerintah sebesar 3 persen dari produk domestik bruto dan utang publik maksimum 60 persen. Aturan ini diikuti oleh serangkaian pemerintahan sejak undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2003.
Batasan ini diperkenalkan setelah krisis keuangan Asia di akhir 1990-an yang menghantam Indonesia cukup berat, dan sejak saat itu menjadi landasan bagi kepercayaan investor terhadap kewaspadaan fiskal negara ini.
Namun, batasan belanja ini mulai menarik perhatian publik sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024 setelah mengeluarkan janji kampanye yang mahal dan menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Defisit anggaran 2025 yang diusulkan Prabowo merupakan yang terluas dalam lebih dari 20 tahun, jika kita kecualikan periode pandemi.
Terjebak di Tengah Pendapatan
Diskusi mengenai revisi undang-undang ini masih dalam tahap konsultasi awal, dengan komite keuangan parlemen mendengarkan paparan dari tiga ekonom pada hari tersebut.
Kepala komite, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan pada sidang bahwa batas defisit tahunan sudah dianggap lebih sakral daripada Konstitusi itu sendiri.
“Kita punya momentum untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah, membawa 233 juta orang keluar dari status menengah dan menuju pendapatan tinggi,” kata Misbakhun, yang partainya menjadi bagian dari koalisi Prabowo.
“Itu membutuhkan perluasan pertumbuhan. Bagaimana kita bisa memperluas pertumbuhan kalau terus membatasi diri dengan 3 persen?”
Mohamad Hekal, wakil ketua komite dan anggota partai Prabowo, sepakat bahwa batas defisit fiskal perlu didiskusikan, berargumen bahwa pembatasan bisa menghambat upaya Indonesia mencapai tujuan kesejahteraan.
Sementara itu, Harris Turino, seorang legislator dari satu-satunya partai politik di parlemen yang tidak berada dalam koalisi Prabowo, menegaskan dukungannya untuk tetap mempertahankan batas defisit.
“Jika kita tidak bisa menjaga disiplin, termasuk dalam mempertahankan batas defisit 3 persen, pasar pada akhirnya akan mendisiplinkan kita,” ujarnya.
Menanggapi diskusi ini, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen demi “mempertahankan kredibilitas fiskal”.
Alternatif Pengaman Fiskal
Ekonom yang hadir dalam sidang itu menyarankan bahwa jika anggota dewan ingin menghapus batas fiskal, langkah-langkah lain untuk memastikan disiplin fiskal harus diterapkan, termasuk regulasi mengenai rasio pembayaran utang pemerintah atau pembayaran bunga relatif terhadap pendapatan pajak.
Chaikal Nuryakin, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, mengusulkan untuk menetapkan batas defisit rata-rata selama periode tertentu, seperti lima atau sepuluh tahun, yang memungkinkan fleksibilitas tanpa mengabaikan kewaspadaan.
Harris menambahkan bahwa tampaknya tidak mungkin parlemen menyelesaikan diskusi tentang revisi ini dalam sesi saat ini, yang berakhir pada bulan November.
Diskusi ini muncul setelah Prabowo mengumumkan perubahan mendadak dalam kepemimpinan kementerian keuangan.
