Bank Indonesia baru saja mengumumkan kenaikan suku bunga darurat sebesar 25 basis poin, sehingga tingkat suku bunga acuan kini berada di 5,5 persen. Langkah agresif ini bertujuan untuk menunjukkan kekhawatiran lebih lanjut jika pasar tidak segera stabil.
Bank sentral menjelaskan bahwa kenaikan di luar jadwal ini disebabkan oleh pelemahan rupiah yang “lebih dari yang diperkirakan”. Ini juga menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar di tengah perang di Asia Barat dan gejolak global yang meningkat. Menurut DBS Research, mereka memperkirakan kenaikan lagi sebesar 50 basis poin antara kuartal kedua dan ketiga, membawa suku bunga acuan menjadi 6 persen.
Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia yang berpengalaman, patut mendapat kredit atas tindakan cepatnya. Di bulan Juni, nilai tukar rupiah mencapai titik terendah yang lebih buruk dibandingkan saat krisis keuangan Asia 1997-1999, diperdagangkan di atas 18.100 terhadap dolar AS. Tidak hanya itu, bursa saham juga mengalami tekanan hebat.
Oleh karena itu, kenaikan suku bunga ini diperlukan untuk melindungi mata uang negara, meskipun ini pastinya akan membuat biaya pinjaman untuk bisnis semakin tinggi di saat mereka sudah merasakan dampak kenaikan harga faktor akibat perang dan masuknya barang-barang murah dari Cina yang menggerogoti industri di Jawa Barat dan daerah lain.
Setidaknya pada awalnya, pesan ini tampaknya berhasil, dengan USD/IDR menurun ke 17.931, di bawah level psikologis 18.000, sebelum kembali naik setelah Iran menutup Selat Hormuz.
Pelemahan mata uang tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga tercermin di banyak pasar berkembang di Asia. Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan India juga merasakan dampaknya. Bahkan, negara maju seperti Korea Selatan pun tidak luput dari masalah ini. Namun, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki perhatian khusus. Ketika kolom ini memperingatkan pada bulan Maret bahwa sudah waktunya bagi Indonesia dan India untuk mempersiapkan diri, tidak terbayang bahwa kondisi pasar Indonesia akan memburuk begitu cepat.
Kondisi pasar di India juga cukup menyedihkan, meski dampak penuh pada pasar keuangan Mumbai baru akan terlihat saat perusahaan-perusahaan melaporkan hasil kuartal kedua pada bulan Juli.
Di permukaan, Indonesia mungkin terlihat dihukum lebih parah daripada yang seharusnya. Ekonomi masih tumbuh dengan baik—misalnya, pertumbuhan pada kuartal pertama mencapai 5,61 persen secara tahunan, meskipun didorong oleh peningkatan belanja pemerintah yang lebih awal. Meskipun ada penurunan baru-baru ini, cadangan devisa masih nyaman, sekitar US$144 miliar saat ini, turun dari US$156,5 miliar pada akhir 2025.
Namun, banyak yang melihat bahwa sebagian dari penurunan ini disebabkan oleh investor yang menarik dananya untuk berinvestasi di sektor AI dan sektor terkait lainnya seperti chip dan pusat data. Indeks MSCI Emerging Market saat ini didominasi oleh produsen chip dari Taiwan dan Korea Selatan serta raksasa teknologi Tiongkok. Kekhawatiran akan kehilangan peluang cepat dari trio penawaran umum perdana besar yang dipimpin oleh SpaceX yang akan segera diluncurkan juga menarik lebih banyak dana ke arah itu.
Akan tetapi, Indonesia jelas menderita lebih dari pasar berkembang lainnya, dan orang-orang mulai mempertanyakan alasannya. Terlalu sering, jawaban mengarah pada kepribadian dan preferensi Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo Mengubah Situasi
Figurnya yang dinamis dan mudah terbakar, sering mengumumkan program ambisius dan tujuan yang tidak realistis—misalnya, ekonomi dengan pertumbuhan 8 persen pada 2029—serta tampaknya tidak mampu menerima kritik negatif menjadikan Prabowo menjadi tokoh dominan dalam nasib Indonesia.
Ini memberi tantangan tambahan di tengah situasi yang sudah sulit, di mana, menurut pengakuan presiden sendiri, kelas menengah telah menyusut dalam beberapa tahun terakhir akibat penurunan pendapatan.
Contohnya, Indonesia memproduksi separuh minyak kelapa sawit dunia, di mana sektor ini didominasi oleh pengusaha keturunan Tionghoa. Langkah pemerintah untuk memusatkan ekspor komoditas ini di bawah entitas negara, Danantara Sumberdaya Indonesia, mungkin berniat baik: untuk mendorong aliran devisa dengan memeriksa undervaluer dan penahanan keuntungan di luar negeri. Namun, banyak yang memandangnya sebagai tindakan yang jelas merugikan kepentingan etnis Tionghoa dalam komunitas bisnis Indonesia. Setelah pembeli dan eksportir mengajukan kekhawatiran, sekarang pihak otoritas bersiap untuk menarik kembali usulan kontroversial tersebut, tetapi dampak negatif mungkin sudah terjadi.
“Pemilik industri akan selalu menemukan cara untuk memindahkan uang mereka jika itu yang mereka inginkan,” kata seorang tokoh bisnis senior di Jakarta. “Motif pemerintah mungkin baik, tetapi tindakan tersebut terkesan menandakan prasangka, dan ini memengaruhi iklim bisnis. Orang-orang mulai berbisik bahwa militer Indonesia selalu curiga terhadap orang Tionghoa, dan Prabowo tak pernah bisa melepaskan pola pikir militernya.”
Tindakan lain untuk melindungi rupiah, seperti membatasi pembelian dollar individu hingga US$25.000 setiap bulan tanpa dukungan dokumen seperti faktur dan tagihan biaya studi, justru mencerminkan kecemasan negara terhadap mata uang.
Hal ini membuat banyak orang berpikir lebih baik keluar dari rupiah sebelum nilainya semakin menurun, dengan membeli mata uang yang lebih kuat sebagai langkah pencegahan. Seorang pengusaha di Jakarta yang baru-baru ini menjadi pesimis tentang Indonesia mengaku terus membeli dolar AS pada batas maksimum setiap bulan, dan berencana meninggalkan negara ini ketika simpanan rupiahnya habis dalam beberapa bulan ke depan.
Tindakan ini muncul setelah perkembangan sebelumnya yang terus membebani sentimen investor. Keberangkatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dihormati dari kabinet pada September 2025 masih menjadi kenangan buruk, dan banyak tindakan Prabowo sejak menjabat pada 2024 menunjukkan bahwa dia bertekad untuk mengembalikan kekuatan militer ke pusat kehidupan nasional.
Jenderal pensiunan terus mengambil posisi kunci di berbagai perusahaan. Misalnya, Glenny Kairupan, yang menjalankan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia, adalah seorang jenderal pensiunan yang menggantikan CEO yang dilantik kurang dari setahun sebelumnya. Kairupan, 77, adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer Indonesia dan pernah menjadi pilot helikopter angkatan darat.
Demikian pula, eksekutif teratas di Danantara, perusahaan holding investasi untuk perusahaan milik negara, sangat terkait dengan tim yang menjalankan kampanye pemilihan Prabowo, langkah lain untuk memusatkan kekuasaan. Thomas Djiwandono, wakil gubernur dewan pengurus bank sentral, adalah keponakan Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri keuangan di kabinet pamannya.
Meski Prabowo terlihat cukup fit, spekulasi tentang kesehatannya meningkat dalam beberapa bulan terakhir bersamaan dengan pembicaraan tentang ketidakpastian arah. Sekitar 17 duta besar yang ditunjuk, termasuk duta dari Korea Selatan, Filipina, dan Sri Lanka, tertahan berbulan-bulan sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan surat kepercayaan kepada Presiden pekan ini.
Ekonomi Butuh Reset
Semua ini telah membayangi negara dan ekonomi terbesar di ASEAN. Ditambah perhatian bahwa prioritas fiskal telah bergeser dari infrastruktur keras ke populisme, perang dan krisis mata uang hanya memperburuk keadaan. Meskipun pasar keuangan Indonesia mungkin kurang mencerminkan keadaan ekonomi riil dibandingkan negara besar Asia lainnya seperti India, penurunan tajam rupiah pastinya akan berdampak negatif.
Dan semua ini dimulai dengan inflasi, selalu menjadi masalah sensitif secara politik. Mulai dari farmasi—sekitar 90 persen bahan aktif farmasi diimpor—hingga biaya bahan mentah impor seperti pelet plastik dan serat sintetik yang meroket juga memperburuk pemutusan hubungan kerja di Jawa Barat. Rasa sakit ini semakin memburuk akibat mata uang yang lemah dan dampak dari perang di Asia Barat.
Pemerintah telah menunjukkan bahwa mereka mulai bergerak terkait beberapa isu yang paling banyak dikritik, seperti program makan siang sekolah yang membebani anggaran negara. Mereka telah menunda ekspansi program tersebut dan mengurangi frekuensi penyajian makanan menjadi lima kali seminggu. Minggu ini, harga bahan bakar tidak bersubsidi yang populer naik meskipun pemerintah tetap mempertahankan subsidi untuk produk minyak yang paling banyak digunakan.
Menjalankan negara yang luas dan kompleks seperti Indonesia bukan tugas yang mudah, dan tidak semua keputusan dapat diambil hanya berdasarkan teori ekonomi atau fiskal murni atau memperhatikan sentimen pasar. Pertimbangan praktis, seperti bagaimana perubahan kebijakan dapat memengaruhi lapisan masyarakat yang paling lemah, juga penting, terutama di masyarakat yang lebih miskin. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kekuatan pasar. Pada 28 Januari, sebulan sebelum perang di Iran dimulai, peringatan dari MSCI bahwa mereka mungkin menurunkan Indonesia dari status “emerging” menjadi “frontier market” memicu penurunan saham Indonesia. Hal ini hanya memperburuk kondisi di tingkat makroekonomi.
Kenaikan suku bunga adalah langkah awal. Tetapi Prabowo perlu melakukan lebih banyak. Misalnya, perlu melihat kembali program makanan yang mengacaukan keuangan negara, dan bukan hanya melakukan perombakan eksekutif yang menjalankannya. Penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi untuk menekan permintaan juga diperlukan, agar dapat mengurangi impor dan meringankan tekanan pada neraca perdagangan.
Yang terpenting, dia perlu meyakinkan pasar bahwa para ahli dan pengusaha, bukan kelompok lamanya, yang akan mengendalikan puncak ekonomi Indonesia.
Jika hal itu terjadi, maka dalam beberapa bulan ke depan, saat tsunami investor yang berbondong-bondong menuju AI berbalik, Indonesia akan lebih siap untuk meraih manfaatnya.
