[BANGKOK] Komite pusat data Thailand mengumumkan pada Selasa (27 Oktober) bahwa mereka akan menetapkan serangkaian standar minimum untuk operator pusat data. Standar ini termasuk lokasi dan penggunaan lahan, penyimpanan bahan bakar, serta infrastruktur pengelolaan air, yang diiringi dengan kode praktik lingkungan.
Pusat data akan dibagi menjadi tujuh tingkat berdasarkan permintaan daya, jelas komite tersebut.
Pengajuan untuk pusat data baru diharapkan dibuka pada awal 2027, setelah kriteria ini diserahkan kepada kabinet minggu depan, ungkap Danucha Pichayanan, sekretaris jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional.
Danucha juga menyampaikan bahwa pusat data yang sudah ada akan memiliki waktu satu tahun untuk memenuhi persyaratan minimum baru ini.
Ada lebih dari 100 calon operator yang menantikan kesempatan ini, tambahnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand mengalami lonjakan investasi di sektor pusat data, yang mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak dari perkembangannya.
Hingga Februari lalu, Thailand memiliki 42 pusat data, yang mewakili beban IT sebesar 3.400 MW dan investasi sekitar 750 miliar baht (setara dengan US$22,58 miliar).
Ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini ingin memposisikan diri sebagai pusat infrastruktur data regional, mengingat perannya yang serupa dengan Singapura dan Malaysia.
Beberapa proyek pusat data terbesar didanai oleh TikTok, yang menginvestasikan US$24,61 miliar tahun ini.
Pada tahun 2024, Google juga mengumumkan investasi sebesar US$1 miliar untuk pengembangan pusat data dan arsitektur cloud.
Dengan langkah-langkah ini, Thailand jelas terfokus untuk menjadi pemain kunci dalam industri pusat data di kawasan Asia Tenggara, membangun fondasi yang kuat untuk inovasi digital dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
