[MANILA] Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengungkapkan pada Senin (27 Juli) bahwa dia “bukan presiden untuk keluarganya” dan “bukan presiden untuk teman-temannya.” Ia bertekad untuk melanjutkan program pemberantasan korupsi yang bisa mengarah pada berbagai tuntutan hukum terhadap sepupunya, mantan ketua DPR Martin Romualdez.
Tahun lalu, Marcos menyampaikan adanya dugaan ketidakberesan yang meluas dalam sejumlah proyek pengendalian banjir senilai miliaran peso. Kasus ini melibatkan tuduhan suap kepada pejabat dan beberapa politisi, serta melibatkan Romualdez, yang terpaksa mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR.
Namun, pertanyaan mengenai akuntabilitas masih menggantung, menambah ketidakpuasan publik di saat banyak warga Filipina menghadapi lonjakan biaya hidup dan inflasi yang melampaui target pemerintah. “Ini menyakitkan bagi saya, tetapi kita harus melakukan hal yang benar,” kata Marcos dalam pidato terakhirnya sebelum menjabat presiden hingga 2028. Dia menghadapi situasi politik dan ekonomi yang rumit, termasuk dampak dari keruntuhan aliansinya dengan Wakil Presiden Sara Duterte, yang kini sedang menghadapi sidang pemakzulan, serta meningkatnya ketidakpuasan publik.
“Saya bukan presiden untuk keluarga saya. Saya bukan presiden untuk teman-teman saya. Saya adalah presiden Filipina, dan tugas saya adalah kepada rakyat Filipina,” tegasnya.
Romualdez dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan dan siap menghadapi tuntutan apa pun. Survei Pulse Asia juga menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dengan rating kepercayaan Marcos turun menjadi 28 persen, sementara 51 persen responden menyatakan ketidakpercayaan.
Jean Encinas-Franco, seorang profesor ilmu politik di Universitas Filipina, menyebut pernyataan Marcos memiliki arti politik yang signifikan karena menunjukkan kesiapannya untuk mengejar akuntabilitas meskipun itu berdampak pada anggotanya sendiri. Namun, dia menambahkan bahwa pemerintahan akan diukur berdasarkan apakah kasus-kasus tersebut benar-benar diajukan dan diproses.
“Retorika itu baik, tetapi tindakan yang lebih baik,” ujarnya.
Di luar gedung kongres, ratusan pengunjuk rasa mengangkat papan dan spanduk menuntut tidak hanya akuntabilitas untuk korupsi, tetapi juga penurunan harga barang dan kenaikan upah. Masa jabatan tunggal Marcos selama enam tahun berakhir pada 2028, namun rencananya untuk suksesi masih tak jelas.
Meski menghadapi sidang pemakzulan, Duterte tetap menjadi pilihan utama dalam survei awal untuk pemilihan presiden 2028. Untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga barang, Marcos meminta kongres untuk menyetujui langkah pengurangan pajak, termasuk pengecualian pajak penghasilan yang lebih luas bagi pekerja serta penghapusan pajak penghasilan minimum untuk usaha kecil.
Tanpa menyebut China secara langsung, Marcos juga menunjukkan keterkaitan dengan ketegangan yang sedang berlangsung di Laut China Selatan, menyatakan bahwa rakyat Filipina “tidak akan menyerah” dan merujuk pada peringatan sepuluh tahun keputusan arbitrase internasional 2016 yang menemukan bahwa klaim luas China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum, memberikan Manila kemenangan hukum yang bersejarah.
China menolak keputusan tersebut dan terus mengklaim haknya di jalur perairan strategis itu.
“Ini bukan klaim yang kita kemukakan sendirian, juga bukan yang akan kita tinggalkan,” kata Marcos.
