[CEBU] Negara-negara Asia Tenggara berusaha untuk segera mengimplementasikan kesepakatan perdagangan kunci di kawasan ini dalam waktu dekat, terutama di tengah gangguan rantai pasokan dan biaya energi yang semakin meningkat akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Diskusi mengenai hal ini terjadi pada pertemuan ke-27 Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AECC) yang berlangsung di pulau Cebu, Filipina, pada hari Kamis (7 Mei), menjelang KTT ASEAN ke-48.
Pada pertemuan tersebut, para menteri ekonomi kawasan, termasuk Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Gan Kim Yong, menegaskan kembali komitmen untuk menjaga perdagangan terbuka dan rantai pasokan yang tangguh sebagai respons terhadap situasi di Timur Tengah.
Mereka juga melanjutkan rekomendasi dari pertemuan AECC khusus yang diadakan pada 30 April untuk menangani perkembangan yang cepat di kawasan ini.
Upaya untuk mempercepat penerapan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN yang Diperbarui (Atiga) adalah salah satu rekomendasi tersebut, yang masih perlu melalui proses ratifikasi sebelum dapat berlaku.
Kesepakatan Diperbarui
Atiga pertama kali diterapkan pada tahun 2010 untuk menyediakan kerangka hukum bagi aliran barang bebas di kawasan ini dan telah menghilangkan 99 persen garis tarif di antara negara-negara anggotanya.
Kesepakatan ini diperbarui pada bulan Oktober 2025 untuk menghadapi tantangan yang lebih luas dari sekadar tarif, termasuk kompleksitas regulasi, langkah-langkah non-tarif, gangguan rantai pasokan, dan transformasi digital.
Ciri utama dari fitur baru ini mencakup transparansi yang lebih baik mengenai langkah-langkah non-tarif, pengakuan hukum penuh atas sertifikat asal elektronik, dan kerangka baru mengenai barang-barang penting selama krisis kemanusiaan.
Setelah diratifikasi, Atiga akan memungkinkan negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan kerjasama dan komitmen terkait krisis di tengah situasi di Timur Tengah.
Dalam pernyataan terpisah pada sehari sebelumnya, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Filipina, Cristina Roque, yang memimpin pertemuan, menyatakan bahwa biaya energi yang semakin meningkat dan gangguan rantai pasokan terus mempengaruhi ekonomi ASEAN dan masyarakatnya.
“Kami di sini bukan hanya untuk merespons tekanan ini, tetapi untuk memastikan bahwa kawasan kami tetap terbuka, stabil, dan terus bergerak maju,” ujarnya.
Pada hari Jumat, para pemimpin ASEAN, termasuk Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, direncanakan akan mengeluarkan pernyataan mengenai respons kolektif blok tersebut terhadap krisis di Timur Tengah.
Pernyataan itu kemungkinan akan merinci tindakan yang akan diambil oleh negara-negara anggota untuk memperkuat keamanan energi, stabilitas pasar, ketahanan finansial, dan stabilitas makroekonomi.
Pernyataan tersebut juga diharapkan akan menyentuh mengenai keamanan pangan dan rantai pasokan pertanian, serta respons kemanusiaan di kawasan tersebut.
DPM Gan menambahkan bahwa Singapura aktif bekerja sama dengan mitra ASEAN-nya untuk mempromosikan rantai pasokan yang tahan banting sambil mengembangkan ekonomi digital dan hijau.
“Singapura akan terus memantau perkembangan global dengan seksama dan tetap menjadi mitra yang konstruktif untuk memajukan prioritas integrasi regional,” ungkapnya.
Mereka turut menegaskan komitmen untuk menjaga rantai pasokan tetap terbuka dan stabil, serta menghormati hak dan kebebasan navigasi di bawah hukum internasional.
Ekonomi Hijau dan Digital
Para menteri juga membahas Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN, menegaskan bahwa kesepakatan ini tetap di jalur yang tepat untuk diselesaikan dan ditandatangani tahun ini.
Ini akan menjadi kesepakatan ekonomi digital komprehensif pertama di kawasan ini, yang memperkenalkan komitmen untuk memfasilitasi aliran data lintas batas yang terpercaya, perdagangan digital menyeluruh, dan perlindungan informasi properti yang penting.
Kemudian, ini juga akan membantu bisnis digital, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk berkembang secara regional dan lebih luas.
Mengenai ekonomi hijau, para menteri menggariskan langkah-langkah berikutnya untuk inisiatif netralitas karbon, termasuk melakukan studi kelayakan untuk kemungkinan Kerangka Perjanjian Ekonomi Hijau ASEAN berbasis aturan.
Mereka juga telah membuat kemajuan pada Proyek Jaringan Listrik ASEAN, menyerukan anggota untuk mempercepat pengembangan kerangka kabel listrik bawah laut yang penting untuk impor energi.
PM Wong tiba di Cebu pada sore hari sebelum KTT ASEAN. Ia melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.
Dalam pertemuan dengan Anwar, kedua pemimpin meninjau isu-isu bilateral yang penting dan mendiskusikan cara untuk memperkuat kemitraan.
Anwar menambahkan bahwa mereka juga membahas Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura, perkembangan konflik di Timur Tengah, dan pentingnya ASEAN untuk terus memainkan peran yang konsisten dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kelangsungan rantai pasokan global.
