Pemerintah Thailand sedang melakukan penyesuaian anggaran untuk mengatasi dampak dari guncangan harga minyak, sambil mempertahankan target defisit anggaran. Ini menunjukkan betapa besarnya tekanan dari konflik di Timur Tengah terhadap keuangan publik negara tersebut.
Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul akan mempertahankan target defisit untuk tahun fiskal 2027, yang dimulai pada 1 Oktober, sebesar 788 miliar baht (sekitar S$31,2 miliar). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi defisit sebesar 860 miliar baht pada tahun berjalan.
Untuk menjaga defisit tetap di jalurnya, pemerintah berencana menerapkan penghematan dan penyesuaian terhadap alokasi dari total anggaran 3,79 triliun baht. Meskipun demikian, mereka masih memiliki kapasitas utang sekitar 800 miliar baht di bawah batas utang publik 70 persen.
Para pejabat berharap bisa menghemat antara 95 hingga 125 miliar baht dengan mengembalikan dana yang tidak terpakai dari instansi pemerintah, serta memangkas belanja yang tidak esensial di tahun fiskal ini, menurut Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas. Rancangan Undang-Undang Transfer Anggaran diharapkan dapat diajukan ke parlemen pada pertengahan Juni mendatang.
Tindakan ini mencerminkan meningkatnya tekanan fiskal akibat kenaikan biaya energi dan aktivitas ekonomi yang lemah, situasi yang juga terlihat di banyak negara lainnya saat konflik di Timur Tengah mengerek harga minyak. Di Thailand, tekanan ini sudah memaksa pemerintahan yang baru dibentuk untuk mempertimbangkan peningkatan batas utang publiknya.
Ekniti menyebutkan bahwa seluruh instansi telah diperintahkan untuk mengurangi belanja yang tidak perlu dalam Anggaran 2027, termasuk perjalanan ke luar negeri, proyek konstruksi yang tidak mendesak, dan program pembangunan provinsi.
Pemerintah akan mengarahkan dana ke penggunaan yang lebih berdampak tinggi, dengan memprioritaskan proyek-proyek yang mengurangi beban fiskal jangka panjang.
Sebagai contoh, Ekniti menyoroti perubahan alokasi anggaran untuk menginstal panel surya di gedung-gedung pemerintah, yang dapat mengurangi biaya listrik yang berulang dan memperkuat ketahanan fiskal.
Moody’s Ratings pada hari Selasa lalu telah meningkatkan prospek Thailand menjadi stabil, sekitar setahun setelah menurunkannya menjadi negatif. Sementara itu, Fitch Ratings masih mempertahankan pandangan negatifnya, sedangkan S&P Global Ratings tetap pada pandangan stabil.
