BANDUNG, investortrust.id – Dalam sebuah acara penting di Bandung, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, memberikan kritik pedas kepada pemerintah daerah (pemda) yang jarang melibatkan pengelolaan sampah dalam prioritas alokasi anggaran mereka.
Sadat menggarisbawahi bahwa alasan keterbatasan anggaran yang sering dilontarkan oleh pemda perlu ditinjau ulang dengan kritis. Dia menilai, pemda actually masih memiliki budget untuk berbagai kegiatan lain, termasuk festival dan proyek monumental lainnya.
“Budget cukup kok buat bikin festival atau monumen. Nah, ini perlu advokasi juga. Sebenarnya dibilang tidak ada uang itu, APBD sudah dihitung sebesar apa,” ungkap Sadat saat konferensi pers di sela-sela Asia Pacific Landfill Symposium (APLAS) ke-13 di Bandung, Jawa Barat.
Abdul Malik menegaskan bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah status persampahan. Masih bersifat pilihan dan bukan urusan wajib bagi pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan prioritas penganggaran pengelolaan sampah tergantung pada perhatian kepala daerah dan DPRD.
“Kedua, sampah ini belum menjadi urusan wajib, baru menjadi urusan pilihan. Jadi, manajemen anggaran ini tergantung pada pemimpinnya. Ketika kepala daerahnya peduli, biasanya pengelolaannya lebih baik. Masalahnya ini kan siklus 5 tahunan naik-turun,” jelasnya.
Menurutnya, pengelolaan sampah itu butuh solusi jangka panjang karena ini merupakan pekerjaan yang terus menerus dan tak bisa hanya bergantung pada siklus kepemimpinan lima tahun. “Jadi, ini perlu solusi yang mengatasi lebih dari sekadar masa 5 tahunan,” tegasnya.
Sadat juga mengingatkan bahwa pengelolaan sampah harus dipandang dari sisi kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah diminta untuk mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan jika masalah persampahan membawa dampak negatif pada kesehatan.
“Sektor-sektor yang penting, seperti kesehatan masyarakat, semakin menunjukkan bahwa pengelolaan sampah adalah hal krusial. Mau pilih pengobatan, atau perbaiki masalah sampahnya? Harga obat semakin mahal,” kata Sadat.
Di sisi lain, pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) juga menghadapi tantangan besar karena kapasitas yang semakin terbatas dan- lokasi baru yang sulit ditemukan. “Manajemen landfill itu dasar dalam pengolahan sampah di semua negara, termasuk Indonesia. Saat ini, banyak dari TPA kita yang sudah penuh,” imbuhnya.
Peningkatan teknologi dalam pengolahan juga menjadi hal mendesak untuk fasilitas TPA yang ada. Pengelolaan sampah mesti ditingkatkan dari hulu hingga hilir. Sudah bukan saatnya lagi untuk melihat masalah sampah dari sudut pandang administratif semata, seperti yang terjadi di Jakarta. Produksi sampah dan aktivitas masyarakat tersebar luas di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
Misalnya, Jakarta secara administratif memiliki sekitar 11 juta penduduk. Namun, lalu lintas manusia, aktivitas produksi, dan infrastuktur persampahan tidak terpusat di satu titik melainkan tersebar di banyak daerah. “Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang memang butuh solusi yang komprehensif dalam kerangka metropolitan,” tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah pusat sudah mempersiapkan rencana induk aglomerasi untuk memaksimalkan fasilitas persampahan yang ada selama ini. Important thing adalah kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah sekitar dalam pengelolaan sampah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, juga telah menyerukan agar pemda mengalokasikan anggaran sekitar 3% dari APBD untuk pengelolaan sampah, yang dianggap sebagai angka yang ideal. Ini sudah termuat dalam Rencana Strategis KLH/BPLH 2025–2029, yang mengatur tentang investasi tersebut.
Dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap TPA yang masih menerapkan praktik open dumping, diharapkan pengelolaan sampah makin efektif ke depannya. Sudah saatnya setiap daerah mengubah prioritas anggarannya untuk mengatasi masalah sampah yang kian mendesak ini.

