JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto mempersiapkan dana hingga Rp 400 triliun untuk tahun depan. Tujuannya jelas, yakni memperluas akses permodalan bagi berbagai lapisan masyarakat. Ini terutama ditujukan untuk petani, nelayan, penduduk desa, hingga mereka yang berpenghasilan rendah di kota.”
Rencana tersebut diungkapkan Prabowo saat hadir di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta pada Kamis (22/10/2026). Ini adalah langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Prabowo mengemukakan bahwa perluasan akses pembiayaan seharusnya berdampak positif bagi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dapat diukur melalui angka pertumbuhan, tetapi juga dari peningkatan pendapatan dan daya beli setiap keluarga.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak boleh hanya sekedar slogan. Arti sebenarnya dari kesejahteraan adalah peningkatan yang nyata dalam penghasilan rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya setiap keluarga memiliki daya beli yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat berbagai program yang diluncurkan oleh kementerian dan lembaga guna membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Presiden mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Pembentukan DNKK menandai pergantian fokus kebijakan dari inklusi keuangan, yang lebih difokuskan pada kepemilikan rekening, menuju peningkatan kesejahteraan keluarga.
Airlangga menjelaskan, “Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga akan memperkuat koordinasi strategi nasional untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kami ingin masyarakat dapat menghadapi guncangan ekonomi dengan lebih baik dan mengelola keuangan mereka dengan semestinya.”
Transformasi ini diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih besar dalam hal kesejahteraan masyarakat. Fokus pada penguatan ekonomi keluarga dinilai lebih relevan dalam menghadapi tantangan global yang ada saat ini.
Kemajuan ini bukan sekadar jargon. Konsistensi dalam implementasi program akan menjadi kunci keberhasilan. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dari masyarakat, yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam program-program yang disusun pemerintah.
Dengan adanya DNKK dan alokasi dana yang signifikan ini, diharapkan akses permodalan bagi masyarakat akan semakin terbuka. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya bertahan dari guncangan ekonomi tetapi juga mampu berkembang dan menjadi bagian dari roda ekonomi yang lebih besar.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini mendukung visi pemerintah untuk menciptakan negara yang tidak hanya makmur tetapi juga inklusif. Di tengah tantangan ekonomi global, langkah-langkah berani seperti ini akan memberikan harapan lebih bagi masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan.
Dengan pemikiran dan strategi yang matang, pemerintah yakin bahwa setiap keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan yang tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dalam kualitas hidup yang lebih baik.
Akhir kata, kebijakan ini adalah bagian dari langkah berkelanjutan yang diambil untuk menghadapi realitas ekonomi dan sosial yang ada, memberikan harapan baru bagi masa depan masyarakat Indonesia.
