Poin Penting
- Target investasi tumbuh 7% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.
- Pemerintah andalkan Danantara, sektor swasta, dan APBN untuk peningkatan investasi dan kapasitas produksi.
- Insentif pajak pada 2027 diperkirakan mencapai Rp632 triliun, mendukung dunia usaha dan UMKM.
Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 mendesak investasi tumbuh 7%. Sektor usaha diharapkan bisa berperan aktif dengan dukungan APBN dan Danantara untuk meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan lapangan kerja.
JAKARTA, Investortrust.id — Menteri Keuangan menekankan pentingnya investasi tumbuh 7% untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027. Dunia usaha menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target ini melalui peningkatan investasi, perluasan kegiatan produksi, dan pengembangan pasar ekspor.
Dalam penjelasannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia, hari Jumat lalu (30/10/2026), Menteri Keuangan mengajak anggota Kadin untuk merealisasikan investasi dengan memanfaatkan dukungan dari kebijakan pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan insentif fiskal. Sementara itu, Danantara diharapkan dapat menarik investasi swasta ke proyek-proyek strategis yang bernilai tambah tinggi. “Para anggota Kadin sangat berperan dalam menumbuhkan investasi ini. Karena investasi itu akan dilakukan oleh Anda semua,” ujarnya.
Belanja APBN pada tahun depan diperhitungkan mencapai sekitar Rp4.100 triliun, sedangkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan berada di kisaran Rp25.000 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan belanja pemerintah perlu didukung oleh aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang lebih luas.
Konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan ekspor menjadi faktor penting yang mendorong perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah ingin membangun optimism dunia usaha dengan menjaga stabilitas dan memperbaiki lingkungan investasi.
Menurut Menteri Keuangan, investasi swasta dapat memperluas kapasitas produksi, sementara industrialisasi dapat meningkatkan produktivitas. Ekspor yang lebih besar juga akan membawa peluang pasar yang lebih luas. Ketiganya perlu dikelola dengan baik agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal dijalankan dengan arah yang jelas: menjaga kredibilitas APBN, mendukung pertumbuhan dunia usaha, dan melindungi masyarakat. “Kebijakan fiskal yang kredibel akan membuat dunia usaha tumbuh, dan masyarakat tetap terlindungi,” ungkapnya.
Dalam kerangka ini, pemerintah melihat APBN dan Danantara sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. Menteri Keuangan menggambarkannya sebagai dua tangan negara, di mana satu tangan adalah kebijakan fiskal dan yang lainnya adalah kebijakan investasi.
Danantara Jadi Katalis Investasi
Sementara itu, Danantara diharapkan menjadi katalis investasi yang efektif, menghimpun dan menggerakkan modal untuk proyek strategis bernilai tambah tinggi. Kehadirannya harus mampu menarik partisipasi sektor swasta dalam berbagai sektor. “Sekarang APBN punya rekan, namanya Danantara,” kata Menteri Keuangan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara penggunaan uang pajak melalui APBN dan kegiatan investasi badan usaha milik negara. Dengan pembagian peran yang jelas, negara bisa memperkuat layanan publik dan membuka ruang bagi investasi komersial yang meningkatkan kapasitas ekonomi.
Menkeu menyatakan bahwa koordinasi dengan Danantara sudah dilakukan, termasuk diskusi dengan Rosan mengenai dukungan investasi. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan investasi negara bisa saling mendukung dan mendorong dunia usaha untuk bergerak.
Dari sisi lain, stabilitas ekonomi dijaga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas terkait lainnya. Menkeu menegaskan kunjungannya kepada Gubernur Bank Indonesia setelah dilantik adalah sinyal bahwa otoritas fiskal dan moneter berkomitmen untuk berkoordinasi erat.
Dengan semakin kompleksnya tantangan global, koordinasi ini sangat penting. Menkeu menyoroti isu seperti ketegangan geopolitik, perang dagang, bencana alam, perubahan iklim, serta volatilitas harga komoditas dan energi yang dapat berpengaruh terhadap inflasi dan pasar keuangan.
Fondasi Ekonomi Makro untuk Ketahanan
Meski demikian, Menkeu meyakini bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi makro yang kuat untuk menghadapi tekanan dari luar. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026 yang mencapai 5,45% dan inflasi pada September yang berada di angka 3,28%.
Indikator manufaktur yang ada menunjukkan adanya optimisme di kalangan pelaku usaha. Pembelian bahan baku dan input produksi umumnya dilakukan berdasarkan perkiraan permintaan yang naik. “Jika ada sinyal akan meningkatnya permintaan, baru mereka akan membeli lebih banyak barang input,” ujarnya.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa aliran modal ke surat berharga negara dan sekuritas Rupiah Bank Indonesia masih memberikan dukungan positif hingga 23 Oktober. Perkembangan pasar keuangan tetap menjadi perhatian pemerintah bersama otoritas terkait.
Dalam perspektif jangka panjang, ia ingatkan bahwa ekonomi Indonesia telah tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekonomi dunia sepanjang periode 1990–2025. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.
Menkeu mencatat bahwa peringkat Indonesia berdasarkan PDB nominal telah meningkat dari posisi ke-25 pada 1990 menjadi ke-17 saat ini. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,25% adalah bagian dari kemajuan pembangunan yang harus terus didorong.
Untuk meningkatkan prospek ekonomi dalam 10–20 tahun ke depan, Menkeu menekankan lima agenda utama: peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi kelembagaan, reformasi kebijakan ekonomi, serta menjaga stabilitas.
Pemerintah juga berupaya menciptakan lingkungan usaha yang positif, termasuk memastikan daya beli pasar domestik yang kuat, likuiditas yang tersedia, dan akses terhadap modal kerja yang lebih luas. Dukungan pembiayaan sangat penting bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat perbankan serta pelaku usaha yang belum sepenuhnya bisa mengakses kredit.
Menkeu mengakui bahwa menjaga biaya dana tetap kompetitif semakin sulit sejalan dengan peningkatan suku bunga global. Karena itu, akses pembiayaan, insentif investasi, serta kemudahan dan kepastian dalam berusaha harus mendapat perhatian bersama.
Dengan berbasis pada potensi pasar yang besar, pemerintah harus memastikan manfaatnya lebih luas bagi perekonomian nasional. Pasar Indonesia juga diminati pelaku usaha internasional, sehingga penguatan daya beli perlu diiringi dengan kemampuan untuk menciptakan dampak positif di dalam negeri.
Dalam pengelolaan APBN untuk 2026, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah terus menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan yang ada. Belanja negara yang sebelumnya direncanakan Rp3.843 triliun diperkirakan meningkat menjadi Rp3.942 triliun hingga akhir tahun.
Dari sisi pendapatan, target awal sekitar Rp3.154 triliun berupaya ditingkatkan sekitar Rp50 triliun. Pemerintah juga akan menyesuaikan alokasi belanja untuk menjaga kredibilitas dalam pembiayaan.
Menkeu melanjutkan bahwa kebutuhan penanganan bencana alam juga menjadi salah satu tekanan belanja, yang diperkirakan mencapai tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun.
Di sisi lain, subsidi dan kompensasi energi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga subsidi tetap tepat sasaran, tetapi dalam jangka pendek, dukungan ini dibutuhkan untuk menahan tekanan harga dan menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Pengelolaan APBN memerlukan kombinasi peningkatan penerimaan, penyesuaian prioritas, dan pergeseran alokasi anggaran untuk memastikan dana dari masyarakat dan dunia usaha dapat kembali bermanfaat melalui layanan publik dan perlindungan sosial.
Menkeu menekankan bahwa pajak yang terkumpul mencapai sekitar Rp1.600 triliun, tumbuh 24,1%, meski ada pengetatan dalam penerapan ketentuan restitusi pajak. Namun, beliau sudah menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk membantu kelancaran restitusi bagi UMKM serta sektor-sektor industri yang memerlukan dukungan.
Menutup pemaparannya, Menkeu kembali menegaskan bahwa belanja, penerimaan, insentif, dan pembiayaan negara harus saling mendukung untuk memperkuat aktivitas ekonomi. Kredibilitas fiskal adalah landasan, sementara investasi dan produktivitas dunia usaha akan menentukan seberapa besar kapasitas ekonomi dapat berkembang. “APBN itu menumbuhkan ekonomi,” pungkasnya.
