[KUALA LUMPUR] Malaysia baru saja memperbarui aturan tentang kepemilikan saham dan deklarasi aset pegawai negeri, setelah adanya laporan terkait kepemilikan saham dari mantan kepala anti-korupsi, Azam Baki, yang memicu perdebatan publik di negara tersebut.
Dalam aturan baru ini, seorang pejabat publik bisa membeli saham di perusahaan yang terdaftar di Malaysia selama tidak melebihi 5 persen dari modal yang disetor atau RM300,000 (sekitar S$90,360), mana yang lebih rendah. Ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Departemen Layanan Publik minggu ini.
Meskipun batas 5 persen tidak berubah, nilai batas maksimum telah meningkat dari RM100,000 menjadi RM300,000. Aturan baru ini mulai berlaku minggu ini dan menyatakan bahwa total kepemilikan saham seorang pejabat publik tidak boleh melebihi RM300,000.
Bagi pejabat yang ingin melampaui batas tersebut, mereka harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, termasuk perdana menteri dan sekretaris jenderal pemerintah, sesuai dengan surat edaran pada 16 Juni. Aturan ini juga mencakup ketentuan untuk aset digital.
Direktur Jenderal Departemen Layanan Publik, Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik, sambil memastikan bahwa peraturan ini tetap relevan dengan kondisi pasar yang berubah dan evolusi instrumen investasi.
Departemen ini telah meninjau peraturan tentang kepemilikan saham untuk pegawai negeri setelah Bloomberg News melaporkan pada bulan Februari bahwa Azam, yang saat itu menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), memiliki 17,7 juta saham dalam sebuah perusahaan jasa keuangan. Nilai saham tersebut diperkirakan mencapai hampir RM800,000.
Azam membantah melakukan kesalahan, mengatakan bahwa dia telah mendeklarasikan transaksi tersebut dengan benar dan tidak menyembunyikan apapun. Kabinet Malaysia memerintahkan penyelidikan terhadap kepemilikan sahamnya pada bulan Februari. Sebuah komite yang terdiri dari tiga orang pejabat senior melaporkan temuannya kepada Kabinet, dan masalah ini dirujuk kepada sekretaris jenderal pemerintah pada bulan Maret untuk mengambil langkah selanjutnya.
Namun, laporan atau temuan terkait hal ini belum dipublikasikan. Azam mengundurkan diri sebagai ketua MACC pada bulan Mei.
