[LISBON] Thailand menyambut baik keterlibatan AS dengan Myanmar dan berharap pembicaraan di KTT ASEAN yang akan berlangsung di Manila pada November nanti membahas langkah apa yang harus diambil terhadap anggota yang dilarang sejak kudeta 2021, kata Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow kepada Reuters pada Jumat (24 Oktober).
Pemerintah yang didukung militer Myanmar dan AS baru-baru ini menggelar pertemuan di Tokyo dua minggu lalu, merupakan yang kedua kalinya dalam sebulan karena Washington mulai kembali berinteraksi dengan jenderal yang mereka hindari setelah kudeta.
“Kami tidak ingin melihat Myanmar terisolasi, kami tidak ingin Myanmar menjadi arena persaingan geopolitik… jadi keterlibatan AS adalah sesuatu yang kami sambut dengan baik,” jelasnya.
Keterlibatan ini “bukan berarti memberi legitimasi pada rezim,” tetapi bertujuan untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan rekonsiliasi dengan oposisi, tambah Phuangketkeow, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri.
Dia menyampaikan bahwa ada “pergeseran dalam posisi ASEAN,” merujuk pada kunjungan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing baru-baru ini ke Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Malaysia, meskipun belum jelas apakah KTT di Manila akan membahas pemulihan representasi penuh Myanmar.
“Sangat baik bahwa kami akan menggelar diskusi yang substansial, luas, dan mendalam tentang bagaimana melanjutkan situasi di Myanmar,” tuturnya.
Phuangketkeow juga mengatakan bahwa Thailand dan Kamboja bisa menyelesaikan sengketa batas darat dan laut yang telah lama berlangsung dalam waktu 12 hingga 18 bulan, meskipun saat ini progress-nya masih terbatas.
“Segala sesuatu mungkin saja, semuanya mungkin,” ujarnya, sambil mengingatkan bahwa membangun kepercayaan dan mengatasi kekhawatiran keamanan di sepanjang perbatasan darat, tempat terjadinya bentrokan, harus menjadi langkah awal.
Kamboja memulai proses konsiliasi di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada bulan Juni untuk menyelesaikan sengketa batas laut, setelah Thailand menghentikan kerangka kerja pengembangan bersama tahun 2001 pada bulan Mei lalu, menyusul bentrokan di perbatasan yang merenggut nyawa. Pertemuan pertama diadakan sekitar sebulan yang lalu.
“Saat ini, jujur saja, kami belum mencapai banyak kemajuan,” ucapnya.
Sengketa maritim ini berpusat pada klaim tumpang tindih untuk sekitar 26.000 km persegi di Teluk Thailand, yang diyakini mengandung cadangan minyak dan gas senilai sekitar US$300 miliar. Thailand ingin batas tersebut ditentukan terlebih dahulu sebelum membahas pembagian sumber daya, tambahnya.
Negosiasi free trade antara Thailand dan Uni Eropa sudah masuk tahap akhir dan bisa selesai pada akhir tahun ini jika ada kemauan politik dari kedua belah pihak.
