Indonesia sedang mempersiapkan program ekonomi yang lebih luas untuk tahun 2027. Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan memberikan peran yang lebih besar kepada negara dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah.
Namun, tantangan besar muncul: apakah Indonesia bisa mengubah dorongan fiskal yang lebih ambisius dan kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam ini menjadi pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan tata kelola dan kredibilitas kebijakan? Hasil akhir dari strategi ini akan sangat menentukan arah ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang juga bersaing untuk menarik aliran investasi saat wilayah ini memasuki fase pertumbuhan baru.
Pada hari Jumat (14 Agustus), Prabowo meluncurkan Anggaran 2027 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen. Fokus pengeluaran akan tertuju pada kemandirian pangan dan energi, industrialisasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Presiden berusia 74 tahun ini mengusulkan anggaran sekitar US$230 miliar, naik 6,62 persen dari tahun sebelumnya, dan menargetkan defisit fiskal sebesar 2,4 persen dari produk domestik bruto, turun dari 2,85 persen yang diproyeksikan untuk 2026.
Pemerintah dan parlemen memiliki waktu hampir enam minggu untuk meninjau dan mendiskusikan rencana pengeluaran dan perpajakan yang diusulkan sebelum finalisasi dan disahkan menjadi undang-undang pada bulan Oktober mendatang.
Nafan Aji Gusta, analis pasar senior di Mirae Asset Sekuritas, menyatakan bahwa target defisit yang lebih ketat mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen pada kebijakan fiskal yang lebih hati-hati, mengingat adanya kekhawatiran bahwa Prabowo bisa melanggar batas defisit 3 persen yang ditetapkan. Nafan menjelaskan, “Usulan anggaran pro-kesejahteraan ini cukup untuk memberikan dorongan awal pada sentimen positif. Namun, keberlanjutan sentimen positif tersebut sangat bergantung pada transparansi dan efisiensi dalam pencairan anggaran, serta pengoptimalan pendapatan negara.”
Menjanjikan tetapi Menantang
Strategi ini menjadi ujian besar bagi ambisi Prabowo untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada tahun 2029, dari 5,3 persen pada kuartal kedua tahun ini. Tantangan ini muncul di tengah melemahnya nilai rupiah dan meningkatnya biaya untuk bisnis yang tergantung pada impor, meskipun dampak dari perang Iran telah mendorong harga energi global dan menambah tekanan biaya bahan bakar di dalam negeri.
Josua Pardede, ekonom kepala di Permata Bank, menilai bahwa target pertumbuhan pemerintah yang ditetapkan sebesar 5,8 hingga 6,5 persen sangat ambisius tetapi bisa dicapai, asalkan dorongan fiskal ini berujung pada aktivitas ekonomi yang lebih kuat. Ia menegaskan, “Ini adalah target yang ambisius tetapi tidak mustahil, namun tidak bisa dicapai hanya melalui pengeluaran pemerintah yang lebih besar.”
Menurutnya, untuk mencapai batas atas target tersebut, diperlukan perbaikan lebih luas dalam produktivitas dan investasi, bukan hanya mengandalkan pengeluaran pemerintah yang meningkat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup lebih tinggi sebesar 1,59 persen pada hari Jumat saat Prabowo berbicara, sementara rupiah melemah 0,28 persen menjadi 17.872 per dolar AS.
Prabowo juga berusaha untuk meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam Indonesia, setelah langkah mengejutkannya untuk memperluas peran Danantara Sumberdaya Indonesia dalam memantau ekspor komoditas. Pemerintah juga merencanakan peluncuran bursa komoditas pada 1 Januari 2027, yang akan menetapkan harga patokan domestik untuk ekspor utama seperti nikel, timah, dan batu bara.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus mampu mendapatkan lebih banyak nilai dari komoditasnya, bukan membiarkan kekayaan dari sumber daya seperti batu bara, minyak sawit, nikel, dan mineral lainnya mengalir keluar negeri. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengaruh lebih besar bagi Indonesia dalam penentuan harga dan perdagangan sumber daya di tingkat global, sejalan dengan filosofi ekonomi pribadinya untuk mencapai kemandirian nasional yang lebih besar.
Harry Su, direktur penelitian di Samuel Sekuritas Indonesia, memperingatkan bahwa cepatnya dan besarnya program nasional dapat menciptakan risiko tata kelola jika pelaksanaan berlari lebih cepat daripada mekanisme pengawasan. Ia mencontohkan program makanan bergizi gratis yang mengalami insiden keamanan pangan dan masalah korupsi sebagai tantangan yang dapat muncul saat program besar diluncurkan secara cepat.
Mengembangkan Pusat Kelas Dunia
Dalam pidato yang berlangsung lebih dari 90 menit, Prabowo menempatkan ketahanan pangan dan energi, pengolahan hulu hingga hilir, dan industrialisasi sebagai prioritas agenda ekonomi pemerintahannya. Ini diharapkan dapat mengubah kekayaan komoditas besar negara menjadi produksi domestik bernilai tinggi dan meningkatkan pendapatan negara.
Ia juga mengumumkan rencana untuk membangun Pusat Keuangan Internasional di Jakarta dan Bali, dengan tujuan mengembangkan kedua kota ini menjadi pusat kelas dunia bagi keuangan, investasi, fintech, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial. Dalam upayanya untuk mengurangi ketergantungan negara pada batu bara, Indonesia menargetkan instalasi kapasitas tenaga surya sebesar 30 gigawatt sambil menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik berbahan bakar diesel.
Fakhrul Fulvian, ekonom kepala di Trimegah Sekuritas, menyatakan bahwa investor kemungkinan akan fokus pada arah kebijakan yang lebih luas dari pemerintah, tetapi tetap mengawasi rincian lebih lanjut tentang bagaimana program ini akan dilaksanakan. Ia menambahkan, “Visi ini semakin jelas. Namun, investor dan pelaku usaha biasanya tidak hanya bertanya ke mana kita menuju, tetapi juga bagaimana kita akan sampai di sana, apa prioritasnya, dan bagaimana setiap kebijakan akan diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, dan produktivitas yang lebih tinggi.”
