Vietnam tampaknya tetap berpegang pada target pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen tahun ini, meski mengalami defisit perdagangan yang semakin melebar dan berbagai tantangan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi dalam konferensi pers di Hanoi pada Rabu, 17 Juni.
Defisit perdagangan negara Asia Tenggara ini diperkirakan mencapai USD 15 miliar pada paruh pertama tahun ini. Tahun lalu, di periode yang sama, Vietnam justru mencatat surplus perdagangan sebesar USD 7,6 miliar.
Chi menyebutkan bahwa defisit ini disebabkan oleh lonjakan harga impor bahan bakar akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah. “Namun, saya percaya pertumbuhan ekspor akan meningkat selama sisa tahun ini, sehingga defisit perdagangan tahun ini dapat menyempit,” ujarnya optimis.
Selain masalah defisit perdagangan, kenaikan biaya bahan bakar juga menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi di dalam negeri. Inflasi tahunan tercatat mencapai 5,6 persen pada bulan Mei, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target pemerintah untuk tahun ini yang hanya 4,5 persen.
Vietnam mencatat defisit perdagangan sebesar USD 13,8 miliar selama lima bulan pertama tahun ini, beranjak dari surplus USD 5,1 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Perekonomian yang didorong oleh ekspor ini juga menjadi perhatian pemerintah AS, yang menuding Vietnam telah melakukan distorsi perdagangan melalui kapasitas berlebih, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan penggunaan barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa.
Awal bulan ini, Amerika Serikat mengusulkan tarif hingga 12,5 persen untuk impor dari 60 negara, termasuk Vietnam, setelah menemukan bahwa negara tersebut gagal menahan perdagangan barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa.
Vietnam sendiri merasa bahwa penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan upaya mitigasi yang telah mereka lakukan. Masih banyak yang harus dihadapi oleh Vietnam di tengah kondisi pasar global yang terus berubah, tetapi semangat untuk mencapai target tetap tinggi.

