Asean telah menandatangani sebuah perjanjian bersejarah mengenai ekonomi digital dan sedang mempersiapkan peluncuran proyek-proyek pertamanya dalam kesepakatan ini untuk keuntungan bisnis dan konsumen pada awal 2027. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong.
Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital (Defa) ini ditandatangani oleh negara-negara anggota Asean di Manila pada 14 November setelah melalui serangkaian negosiasi yang dimulai pada September 2023.
Dalam wawancara usai penandatanganan, Gan menyebutkan bahwa proyek-proyek prioritas di bawah perjanjian tersebut bisa meliputi sistem pembayaran digital, identitas digital untuk bisnis, dan dokumentasi perdagangan elektronik. Semua ini bertujuan untuk mempercepat, memudahkan, dan menurunkan biaya transaksi lintas batas.
“Kami berharap bahwa ketika perjanjian ini mulai berlaku, kami sudah siap dengan beberapa inisiatif dan proyek yang dapat memberi manfaat bagi bisnis dan masyarakat kami,” ujar Gan kepada para wartawan.
“Saya rasa ini adalah konektivitas digital yang akan menghubungkan Asean dengan lebih baik,” tambahnya.
Gan juga menekankan bahwa ini adalah langkah yang melampaui konektivitas fisik yang telah dikerjakan sebelumnya, seperti ketahanan rantai pasokan dan konektivitas pengiriman, dalam pertemuan Dewan Komunitas Ekonomi Asean ke-28.
Di dalam wawancara tersebut, beliau juga membahas dua prioritas ekonomi besar Singapura ketika mengambil alih kursi kepemimpinan Asean dari Filipina pada 2027. Prioritas tersebut adalah mendalami integrasi dalam Asean dan memperluas kerja sama dengan mitra eksternal.
Sejalan dengan prioritas ini, Asean telah membuat kemajuan berarti untuk menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada, dengan penandatanganan yang ditargetkan pada tahun 2027.
Diperkirakan, ekonomi digital Asean akan mencapai US$368 miliar pada 2026 dan bakal melampaui US$1 triliun pada 2035, menurut laporan yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, yang dikutip oleh Kementerian Energi, Perdagangan, dan Industri (METI) Singapura.
Defa adalah perjanjian ekonomi digital pertama dalam kelompok ini yang bersifat mandiri dan mengikat secara hukum, yang menetapkan aturan umum seputar perdagangan digital, aliran data lintas batas, pembayaran elektronik, keamanan siber, serta kecerdasan buatan.
Perjanjian ini akan mulai berlaku 180 hari setelah penandatanganan, menggantikan Perjanjian Perdagangan Elektronik Asean yang ditandatangani pada 2019, sesuai rilis dari METI pada 14 November.
Membahas manfaat dari Defa, Gan menambahkan bahwa dokumentasi perdagangan elektronik dapat membantu perusahaan mengurangi kerja administratif, mempercepat transaksi, dan menurunkan biaya.
“Ini akan membuat proses pembuatan dokumentasi perdagangan menjadi lebih cepat dan murah,” ungkapnya.
Beliau juga menyampaikan, perjanjian ini bisa mempermudah pembayaran digital, baik untuk konsumen yang berbelanja lintas batas maupun untuk transaksi bisnis antar perusahaan.
Identitas digital juga akan membantu bisnis dalam memverifikasi mitra dagang mereka, sementara aturan yang lebih jelas mengenai transfer data lintas batas akan memudahkan perusahaan untuk memperluas pasar ke negara-negara Asean lainnya.
Perjanjian ini juga memperkuat kerja sama dalam perlindungan data, keamanan siber, dan pemberantasan penipuan online.
Kesulitan Implementasi
Gan memperakui bahwa pelaksanaan Defa akan menghadapi tantangan, karena negara-negara Asean memiliki tingkat infrastruktur digital, regulasi, dan kesiapan bisnis yang sangat bervariasi.
Untuk mengatasi perbedaan ini, perjanjian memungkinkan negara yang siap untuk melangkah maju dengan inisiatif tertentu sambil membiarkan negara lain bergabung kemudian.
“Fleksibilitas ini memungkinkan Asean untuk maju tidak dengan kecepatan anggota yang terendah, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing negara,” katanya.
Misalnya, negara-negara yang sudah siap untuk memfasilitasi aliran data lintas batas dalam sektor tertentu dapat bekerja sama, dengan memperhatikan perlindungan terkait privasi, kerahasiaan bisnis, dan keamanan nasional.
Gan juga menyatakan bahwa pihak berwenang sedang merancang rencana implementasi agar bisnis dapat segera merasakan manfaat dari perjanjian ini.
Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk melibatkan sektor swasta, terutama usaha kecil dan menengah, serta berinvestasi dalam pelatihan keterampilan agar bisnis dan pekerja siap dalam era digital.
Para pelaku usaha di Singapura menyambut baik perjanjian ini, tetapi mereka menekankan bahwa keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan yang efektif.
“Ukuran keberhasilan yang penting adalah pengalaman langsung bisnis di lapangan,” ungkap CEO Federasi Bisnis Singapura, Kok Ping Soon.
Ia menambahkan bahwa perusahaan berharap melihat pengurangan paperwork di perbatasan, lebih sedikit hambatan dalam pembayaran digital, serta aliran data yang lebih terpercaya sehingga memudahkan operasi di seluruh Asean.
Gan juga berusaha menjawab kekhawatiran bahwa integrasi regional yang lebih besar bisa membuat bisnis kecil Singapura terkena dampak persaingan yang lebih ketat dari rekan-rekan Asean mereka.
“Ekonomi Asean pada dasarnya saling melengkapi, dan integrasi digital yang lebih erat akan membantu perusahaan bersaing lebih baik di skala global,” tegasnya.
Kerangka Kerja Ekonomi Hijau Asean
Menyinggung kepemimpinan Asean 2027, Gan lebih lanjut menjelaskan dua prioritas ekonomi besar yaitu memperkuat integrasi antara 11 anggota Asean dan memperluas kerja sama dengan mitra eksternal.
“Di tengah ekonomi global yang semakin terpecah, kami ingin Asean tetap terintegrasi,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa semakin dekatnya integrasi akan mengirimkan sinyal penting bahwa Asean tetap terbuka untuk bisnis, meskipun ada ketegangan geopolitik dan ketidakpastian perdagangan yang meningkat.
Selain melaksanakan Defa, Singapura berharap untuk memajukan rencana mengenai Kerangka Kerja Ekonomi Hijau Asean yang diusulkan.
Gan mengatakan bahwa para menteri telah menerima pembaruan interim yang menggembirakan mengenai studi kelayakan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi area kerja sama dalam keberlanjutan dan aktivitas ekonomi hijau.
Asean berharap untuk menyelesaikan studi ini sebelum mengidentifikasi area untuk negosiasi yang mungkin pada 2027.
Kelompok ini juga sedang berupaya agar Perjanjian Perdagangan Barang Asean yang ditingkatkan dapat berlaku sebelum akhir 2026, lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya.
Dalam kerja sama ekonomi eksternal, Singapura akan berusaha untuk memperkuat hubungan Asean dengan mitra seperti Uni Eropa, Dewan Kerja Sama Teluk, dan anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik.
Gan memuji Filipina karena telah memajukan agenda ekonomi Asean selama masa kepemimpinannya, dan menyatakan bahwa Singapura akan mengambil alih dalam kondisi “sangat baik” menjelang peringatan 60 tahun Asean pada 2027.
Di sisi lain, Sekretaris Luar Negeri Filipina, Ma. Theresa Lazaro, mengungkapkan pada 14 November bahwa para menteri luar negeri Asean membahas polusi asap lintas batas dan upaya Indonesia dalam menangani kebakaran lahan dan hutan yang telah mempengaruhi negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Dalam konferensi pers, Lazaro menyebutkan bahwa Singapura dan Malaysia merespons dengan cara yang “sangat bersahabat” terhadap penjelasan Indonesia mengenai upaya mereka menangani masalah ini.
Para menteri juga menyerukan percepatan operasionalisasi Pusat Koordinasi Asean untuk Pengendalian Polusi Asap Lintas Batas di Indonesia. Namun, Lazaro mencatat bahwa pusat tersebut belum sepenuhnya beroperasi, karena sebuah perjanjian terpisah yang mengatur pendiriannya memerlukan ratifikasi dari sedikitnya enam negara anggota Asean.
Singapura berkomitmen untuk memprioritaskan pekerjaan pada pendirian pusat tersebut saat menjabat sebagai ketua Asean pada 2027.

