Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengungkapkan bahwa sebanyak 192 pelaku industri pasar modal telah mencatatkan komitmen mereka untuk memperkuat kelembagaan dengan menetapkan kelompok kegiatan usaha. Dari jumlah tersebut, 107 merupakan Perusahaan Efek (PE) dan 85 adalah Manajer Investasi (MI) hingga batas waktu 29 Oktober 2026.
Wahyu Budi Satriyo, Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi OJK untuk memperkuat struktur industri pasar modal Indonesia. Fokus utama dari penguatan ini termasuk aspek permodalan, tata kelola, kualitas kepemilikan, pengendalian, serta manajemen risiko.
“Langkah ini adalah wujud komitmen OJK dalam membangun industri pasar modal yang lebih sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing. Kami akan lakukan ini melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara konsisten. Tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan bagi investor dan menjaga kepercayaan masyarakat serta investor global terhadap pasar modal kita,” tegasnya dalam keterangan resmi yang dirilis pada Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data dari OJK, di antara 107 Perusahaan Efek yang telah memberikan komitmen, mayoritas, yaitu 74 perusahaan, memilih untuk tergabung dalam kelompok Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) 3. Sedangkan 22 perusahaan memilih PEKU 2 dan 11 perusahaan lainnya memilih PEKU 1.
Untuk Manajer Investasi, dari total 85 yang telah menyampaikan pilihan, 70 perusahaan memilih Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU) 2 dan 15 lainnya berada di MIKU 1.
Penciptaan kelompok kegiatan usaha ini adalah tindak lanjut dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur tentang Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
“Melalui kedua peraturan tersebut, OJK mendorong supaya permodalan serta kualitas kepemilikan dan pengendalian, tata kelola, dan manajemen risiko PE dan MI dapat ditingkatkan. Ini semua untuk memastikan bahwa setiap perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kompleksitas dan risiko yang dihadapinya,” jelas Wahyu.
Kedua POJK tersebut juga menetapkan pembagian kelompok kegiatan usaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pembagian ini menjadi dasar untuk menentukan kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh masing-masing perusahaan.
OJK juga memberikan masa transisi kepada para pelaku industri untuk memenuhi berbagai persyaratan secara bertahap. Target untuk menyelesaikan proses penyesuaian ini ditetapkan hingga April 2029.
Selama periode transisi ini, OJK akan memantau perkembangan pemenuhan komitmen tiap perusahaan. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lainnya.
Penting untuk dicatat, dukungan dari pemegang saham jadi kunci dalam memastikan cukupnya modal, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kemampuan operasional perusahaan. Dengan demikian, proses transformasi kelembagaan dapat berlangsung dengan efektif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, OJK semakin memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal. Langkah ini diambil untuk mencegah agar pelanggaran yang sama tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Bagi Perusahaan Efek yang kedapatan melakukan pelanggaran, OJK tidak hanya mengenakan sanksi, tetapi juga meminta perusahaan untuk melakukan evaluasi internal. Ini termasuk peningkatan pelatihan untuk pegawai, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan.
Perusahaan juga diharapkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah perbaikan guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Hasil evaluasi dan pelaksanaan perbaikan ini harus disampaikan kepada OJK.
Dari sisi pengawasan Manajer Investasi, OJK meningkatkan komunikasi secara proaktif dengan asosiasi industri serta memperkuat pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan dan tata kelola yang baik.
OJK menegaskan bahwa penguatan kelembagaan ini adalah bagian dari agenda reformasi pasar modal. Tujuan utamanya adalah menciptakan industri yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas. Harapannya, semua langkah ini dapat memperkuat perlindungan bagi investor serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap pasar modal Indonesia.

