Pertumbuhan ekonomi 5,47% belum mencerminkan pemerataan manfaat. Indef menyoroti pertanian yang nyaris stagnan, lambatnya kredit UMKM, serta tekanan daya beli kelas menengah.
JAKARTA, Investortrust.id — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% pada triwulan III-2026 masih menyisakan persoalan kualitas dan pemerataan. Meski pertumbuhan nasional menguat, sektor pertanian hampir stagnan, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh di bawah rata-rata, dan daya beli masyarakat tertekan oleh harga kebutuhan sehari-hari.
Dalam diskusi publik bertajuk “Tanggapan atas Kinerja Ekonomi Triwulan III 2026” di Jakarta, para peneliti Indef menekankan pentingnya menelusuri sumber pertumbuhan, kemampuan ekonomi dalam menciptakan pekerjaan, dan siapa saja yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan ini.
Berdasarkan keterangan tertulis INDEF, kebijakan fiskal perlu lebih terarah untuk menjaga daya beli, memperkuat sektor produktif, dan memperluas akses pembiayaan. Penguatan ekonomi juga harus menjangkau petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat kelas menengah yang terhimpit oleh tekanan ekonomi.
Peneliti Center of Macroeconomics, Finance, and Investment INDEF Riza Annisa Pujarama menjelaskan, meski ekonomi tumbuh 5,47% pada triwulan III-2026, pertumbuhan kumulatif sejak awal tahun hanya mencatat 5,45%. Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan menjadi penopang utama pertumbuhan, bersama dengan lonjakan signifikan pada pengadaan listrik serta jasa keuangan dan asuransi.
Namun, angka pertumbuhan tersebut perlu dilihat bersamaan dengan perkembangan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan meningkat dari 4,89% menjadi 5,04%, tetapi secara kumulatif sejak awal tahun mengalami perlambatan.
Menurut Riza, kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi pangan semakin menekan daya beli masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa peningkatan konsumsi pada sektor restoran, hotel, dan kesehatan patut dicermati lebih lanjut.
Riza mengaitkan sebagian perkembangan pola konsumsi tersebut dengan fenomena lipstick effect, di mana orang cenderung menjaga pengeluarannya untuk kesenangan yang terjangkau saat kondisi ekonomi tidak stabil. Dia mengingatkan bahwa kebiasaan baru ini sebaiknya diimbangi dengan perencanaan keuangan jangka panjang.
Sorotan lainnya adalah menyusutnya kelas menengah. Kelompok ini kini menghadapi tekanan ekonomi dan beban pajak, tetapi belum menerima perlindungan sosial yang memadai. Riza mengungkapkan bahwa situasi ini turut memengaruhi penerimaan pajak penghasilan, sementara rasio pajak yang masih rendah membuat ketimpangan semakin terasa.
Menghadapi akhir 2026, Riza mencatat sejumlah tantangan, termasuk risiko bencana alam, prospek peringkat investasi, serta kapasitas fiskal. Aspek tata kelola kelembagaan dan konsistensi kebijakan juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli dan menanggulangi inflasi pangan.
Dia merekomendasikan stimulus fiskal yang lebih fokus, percepatan penggunaan belanja pemerintah yang tersisa untuk kegiatan produktif, dan perhatian lebih kepada kelas menengah. Menurutnya, pertumbuhan harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Di sisi lain, Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Afaqa Hudaya menyoroti kesenjangan signifikan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan sektor pertanian. Saat ekonomi tumbuh 5,47%, sektor pertanian hanya mengembang 0,46%.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, yang menyerap 28,2% tenaga kerja, belum merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Lemahnya pertumbuhan sektor ini menunjukkan bahwa manfaat dari ekspansi ekonomi belum menjangkau petani dan nelayan dengan baik.
Afaqa merujuk pada data BPS dan BMKG yang menunjukkan bahwa El Niño 2026 membawa risiko kemarau yang lebih kering, berdampak pada pasokan air yang terbatas. Ia memperkirakan bahwa produksi padi akan turun sekitar 16,3% pada periode Oktober hingga Desember 2026.
Terhambatnya jadwal hujan menggeser waktu tanam dan panen, yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2026 serta meningkatkan tekanan pasokan pangan.
Afaqa juga menyoroti inflasi pangan yang tinggi di tengah inflasi inti yang menurun, menunjukkan bahwa tekanan harga lebih banyak berasal dari sisi pasokan, sementara masyarakat harus menghadapi biaya kebutuhan pokok yang kian meroket.
Ia mengungkapkan bahwa harga beras medium telah melampaui harga eceran tertinggi (HET), meskipun cadangan beras Bulog masih mencukupi. Masalah ini berkaitan dengan stok yang terkonsentrasi di gudang pemerintah dan volume penyaluran yang masih terbatas.
Untuk mengatasi masalah ini, ia mendorong percepatan tanam terkait irigasi, penggunaan benih tahan kekeringan, dan perluasan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke provinsi-provinsi dengan inflasi tertinggi.
Dari sisi pembiayaan, Kepala Center of Digital Economy & SMEs INDEF Izzudin Al Farras Adha juga mengungkapkan kesenjangan antara pertumbuhan kredit secara keseluruhan dan kredit UMKM. Di Agustus 2026, kredit tumbuh 13,65%, sementara kredit UMKM hanya meningkat 2,32% saja.
Dia menyatakan bahwa penyaluran kredit masih banyak didominasi oleh bank-bank besar, dengan pertumbuhan yang lebih pesat pada kredit non-UMKM, yang mengancam memperlebar kesenjangan akses pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan UMKM sendiri, kredit non-KUR masih lebih besar dibandingkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun KUR mendapatkan subsidi bunga.
Farras juga menilai bahwa tingginya suku bunga di Indonesia dibandingkan negara lain semakin menambah beban pelaku usaha, terutama UMKM. Dari sisi permintaan, ia menemukan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen sekitar 10 poin yang berimbas pada melemahnya Indeks Penjualan Riil.
Permasalahan lain terlihat pada pembiayaan digital, di mana penyaluran peer-to-peer (P2P) lending ke sektor produktif belum mencapai target minimal 40%. Pembiayaan masih terkonsentrasi di Jawa dan cenderung untuk keperluan konsumtif, sementara pinjaman daring ilegal tetap menjadi masalah.
Farras merekomendasikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan dengan pengadaan yang terhubung langsung dengan UMKM dan petani lokal, guna memperkuat permintaan produk dari masyarakat setempat.
Stimulus fiskal juga sebaiknya diarahkan untuk sektor pertanian, wilayah dengan pertumbuhan lambat, dan sektor padat karya. Akses KUR harus diperluas dan dipermudah, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan pembiayaan.
Farras juga menyarankan pembenahan ekosistem P2P lending agar lebih produktif, serta penguatan pemberantasan pinjaman daring ilegal dan perbaikan komunikasi publik terkait perpajakan untuk UMKM.
Dengan semua catatan ini, INDEF menekankan pentingnya pemerataan manfaat sebagai ukuran kesuksesan ekonomi. Pertumbuhan 5,47% harus diterjemahkan menjadi daya beli yang terjaga, dukungan bagi usaha kecil, dan peningkatan kesejahteraan bagi petani serta nelayan.
