Sentimen di kawasan ini kembali berbalik menyusul survei tahunan Iseas-Yusof Ishak tentang kondisi Asia Tenggara.
[SINGAPURA] Dalam survei terbaru yang diadakan oleh lembaga pemikir di dalam negeri, banyak responden yang diberikan pilihan hipotetis untuk memilih antara berali pada Beijing atau Washington, ternyata lebih banyak yang memilih China.
Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Iseas-Yusof Ishak Institute, 52 persen responden memilih China, sementara 48 persen memilih AS. Ini menunjukkan pergeseran kembali ke Beijing dari tahun lalu, di mana 52,3 persen memilih AS dan 47,7 persen memilih China.
Survei tahun ini dilaksanakan antara 5 Januari hingga 20 Februari dan melibatkan 2.008 responden dari 11 negara anggota ASEAN. Lebih dari setengah responden adalah lulusan perguruan tinggi, dengan 43 persen bekerja di sektor swasta. Sedangkan sisanya terdiri dari akademisi dan perwakilan pemerintah serta kelompok regional dan internasional.
Para analis dalam panel diskusi online tentang edisi kedelapan survei ini mengatakan bahwa meskipun pertanyaan ini menarik banyak perhatian, hasilnya tidak bisa dibaca dengan menganggap satu pihak menang dan pihak lainnya kalah.
Scot Marciel, penasihat senior di BowerGroupAsia dan mantan duta besar AS untuk Myanmar dan Indonesia, menjelaskan bahwa angka-angka tersebut berguna sebagai indikator suasana hati, tingkat kekhawatiran, dan tingkat kepercayaan.
“Ini seolah-olah ada pertandingan di mana satu pihak akan menang atau tidak, padahal kenyataannya tidak seperti itu,” tambahnya.
Pertanyaan ini pertama kali diajukan di edisi survei tahun 2020. Dari 2020 hingga 2023, AS menjadi pilihan utama. Namun, pada tahun 2024, China menjadi pilihan yang lebih disukai, sebelum ASEAN kembali memilih AS tahun lalu, dan kini kembali ke China.
Wang Zichen, wakil sekretaris jenderal di Center for China and Globalization yang berbasis di Beijing, juga memperingatkan agar lebih berhati-hati dengan temuan ini. “Saya pribadi sangat hati-hati dengan hasil ini. Saya tidak berpikir ini berarti Asia Tenggara telah memilih China,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa para penulis survei mencatat bahwa sentimen di kawasan tetap seimbang. Survei menunjukkan bahwa 55,6 persen responden mengharapkan hubungan dengan China membaik atau sangat baik selama tiga tahun ke depan, meningkat lima poin persen dibandingkan tahun lalu.
Namun, responden tercatat lebih berhati-hati terhadap kondisi hubungan dengan AS dalam tiga tahun mendatang, di bawah pemerintahan kedua Presiden Donald Trump.
Mayoritas responden, yaitu 55,9 persen, memandang China sebagai kekuatan ekonomi paling berpengaruh di kawasan ini, sementara 49 persen melihat China sebagai kekuatan politik dan strategis terkuat di Asia Tenggara.
Meski mereka mengakui pengaruh China, responden juga menunjukkan kewaspadaan terhadap jangkauan China yang semakin meluas. Kekhawatiran ini sangat nyata di Vietnam, Filipina, dan Thailand.
Beberapa kekhawatiran yang muncul terkait China dari survei ini meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh Beijing di zona ekonomi eksklusif dan lahan kontinen negara-negara di Asia Tenggara, serta konflik yang mungkin terjadi antara China dan negara ASEAN.
Dalam hal kepemimpinan dalam menjaga tatanan yang berbasis pada aturan, responden survei menunjukkan rasa kurang percaya terhadap China dibandingkan dengan AS, meskipun China dianggap kekuatan politik-strategis paling berpengaruh di kawasan ini.
Marciel berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintahan Trump, seperti penerapan tarif perdagangan, dapat mendorong negara-negara Asia Tenggara menjauh dari AS. Namun, ini tidak berarti bahwa negara-negara tersebut akan lebih memilih untuk bekerja sama dengan China. Mereka bisa saja memilih untuk bekerja sama dengan negara lain seperti Jepang, Korea, atau India.
Tren yang lebih jelas dalam survei tahun ini adalah adanya konsensus yang lebih kuat di dalam ASEAN bahwa rantai pasokan alternatif perlu dibangun untuk melindungi kawasan dari dampak ketegangan perdagangan yang terus berlanjut, dan bahwa kawasan perlu memperkuat integrasi sebagai respons terhadap meningkatnya proteksionisme dan nasionalisme.
Meskipun responden melihat perlunya integrasi yang lebih dalam, mereka juga menyadari bahwa keberagaman di kawasan bisa menjadi tantangan.
Mereka secara khusus menyebutkan kapasitas implementasi teknokrat domestik (30,2 persen) dan ketimpangan dalam perkembangan ekonomi negara-negara anggota (30,1 persen) sebagai hambatan bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam.
Tekanan geopolitik yang mempengaruhi kepentingan regional berada di urutan ketiga (27,5 persen).
Namun, di sisi positifnya, sebagian besar responden berpendapat bahwa Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemampuan digital dan memperkuat perdagangan digital di kawasan.
Ini meskipun rincian tentang bagaimana pembicaraan di akhir 2025 berakhir masih terbatas.
Negosiasi DEFA yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan digital, e-commerce, dan arus data lintas batas dibuka pada akhir 2023. Setelah selesai, nilai ekonomi digital ASEAN diperkirakan akan tumbuh dari yang diproyeksikan sebesar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada tahun 2030.
Perjanjian ini diperkirakan akan ditandatangani akhir tahun ini.
