Vietnam tengah berupaya untuk meningkatkan nilai ekonominya, namun upaya tersebut terhambat oleh salah satu fondasi dari sektor swastanya: jutaan pelaku usaha kecil. Mereka selama ini bergantung pada biaya rendah, dokumentasi yang longgar, dan cara-cara informal dalam menjalankan bisnis.
Serangkaian kebijakan baru, termasuk pengetatan regulasi hak kekayaan intelektual (IP), reformasi pajak, dan pemeriksaan asal barang, kini menjadi tantangan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), usaha rumahan, serta perusahaan ekspor di Vietnam.
Kampanye ini semakin meluas. Praktik-praktik yang dulunya membantu usaha kecil tetap fleksibel dan kompetitif di sektor dengan margin rendah, kini berisiko menjadi tantangan bisnis formal yang nyata.
Saat ini, UKM menyumbang sekitar 97 hingga 98 persen dari total usaha aktif di Vietnam, dengan jumlahnya melebihi 1,1 juta pada akhir 2025. Negara ini juga memiliki sekitar 6,1 juta usaha rumahan, dan sebanyak 33,1 juta orang bekerja secara informal, atau sekitar 63,1 persen dari total tenaga kerja.
Praktik informal, risiko formal
Pergeseran penegakan hak kekayaan intelektual ini terutama mempengaruhi bisnis yang bergantung pada IP, termasuk konten digital, teknologi, e-commerce, dan ritel.
Menurut Dang The Duc, managing partner di Indochine Counsel, dan Vo Hoang Ha Thu, kepala divisi IP di firma tersebut, tantangan utama adalah banyak pelaku usaha masih menganggap penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi, penggunaan konten digital tanpa izin, serta penjualan barang tiruan sebagai “praktik biasa” tanpa menyadari bahwa hal tersebut berisiko secara hukum.
Pembeli dari luar negeri juga terpengaruh. Temuan pelanggaran IP pada pemasok di Vietnam dapat mengganggu produksi atau layanan mereka, serta berdampak buruk pada reputasi dan pengawasan regulasi.
Pada bulan April, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat menetapkan Vietnam sebagai Priority Foreign Country dalam 2026 Special 301 Report, sebuah penilaian paling serius mengenai perlindungan dan penegakan IP di negara-negara mitra dagang.
Hanoi merespons dengan menggelar penegakan hukum di seluruh negeri terhadap pembajakan hak cipta, barang tiruan, dan pelanggaran merek dagang.
Antara 7 hingga 30 Mei, pihak berwenang menemukan lebih dari 2.000 kasus dugaan pelanggaran, dengan laporan kasus meningkat sebanyak 370,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Denda administratif meningkat 315 persen, sedangkan nilai barang dan barang bukti yang disita meningkat 828 persen.
Namun, pada 29 Mei, Washington melakukan investigasi Section 301 terkait praktik IP di Vietnam, menyusul dua investigasi perdagangan yang lebih luas yang sudah mencakup Vietnam. Langkah-langkah ini membuka peluang untuk tarif baru terhadap barang-barang dari Vietnam.
Kampanye anti-pembajakan ini terus berlanjut. Wakil Perdana Menteri Ho Quoc Dung memerintahkan otoritas untuk meningkatkan jumlah pelanggaran IP yang terdeteksi dan ditangani pada tahun ini minimal 20 persen.
Upaya ini “bukan hanya kebutuhan domestik, tetapi juga cara Vietnam untuk menunjukkan kepada mitra internasional komitmennya dalam melindungi hak-hak IP,” kata Dung dalam laporan pemerintah mengenai hasil kampanye pada bulan Mei.
Pakar industri mengatakan bahwa intensitas kampanye ini dapat bervariasi, terutama jika tekanan dari AS mereda. Namun, mereka tidak memperkirakan Vietnam akan kembali ke tingkat pembajakan yang meluas seperti di masa lalu.
Tran Thi Kieu Hoa, kepala divisi merek dagang di BMVN International, yang bekerja sama dengan Baker McKenzie Vietnam, menambahkan bahwa upaya anti-pembajakan di negara ini semakin terkait dengan “modernisasi regulasi domestik” yang lebih luas daripada sekadar kampanye sekali waktu.
Namun, risiko dalam implementasi semakin meningkat. Jika kewajiban kepatuhan “diperkenalkan lebih cepat dari yang bisa disesuaikan oleh pemasok kecil”, kata Hoa, beberapa bisnis mungkin menghadapi gangguan, lonjakan biaya, dan keterlambatan dalam pengadaan.
“Tekanan ini mungkin paling dirasakan oleh perusahaan kecil yang memiliki infrastruktur kepatuhan yang terbatas,” tambahnya. “Ini mungkin melibatkan biaya penyesuaian jangka pendek tetapi juga membuka peluang untuk praktik bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan seiring waktu.”
Tiga tekanan kepatuhan
Kampanye IP ini juga bersamaan dengan reformasi pajak yang tengah berlangsung, yang mulai menguat sejak tahun lalu. Usaha rumahan diwajibkan untuk mengadopsi sistem invoicing digital, memperbaiki pelacakan arus kas, dan lebih terbiasa dengan interaksi reguler dengan otoritas pajak.
Tujuan lebih luasnya adalah mengalihkan jutaan usaha rumahan dari perpajakan presumtif ke pendapatan yang dilaporkan, dengan invoicing dan dokumentasi yang lebih jelas untuk memverifikasi asal barang.
Hal ini mulai menciptakan stres. Survei dari Kamar Dagang dan Industri Vietnam terhadap lebih dari 1.000 usaha rumahan di 34 provinsi dan kota di awal 2026 menunjukkan bahwa 73,3 persen menyebutkan masalah hukum dan kepatuhan sebagai kesulitan – lebih tinggi dibandingkan kendala pasar, input, atau sumber daya.
Sementara itu, tekanan semakin meningkat terhadap perusahaan ekspor skala kecil di Vietnam, yang masih bergantung pada input dari China dan menjadi sasaran pengawasan asing yang lebih ketat di sektor-sektor tertentu terkait kepatuhan asal barang, penghindaran bea, dan dugaan transhipment.
Faktanya, eksportir domestik kehilangan pangsa pasar meski total ekspor Vietnam meningkat di angka dua digit, dengan ekspor sektor domestik turun sebesar 6,1 persen di 2025 dan 16,6 persen lagi di kuartal pertama 2026.
Sementara itu, ekspor dari perusahaan yang mendapatkan investasi asing masih mendominasi kinerja perdagangan negara.
SHS Research mencatat bahwa kelemahan ini disebabkan oleh daya saing yang rendah dan keterbatasan kemampuan untuk memenuhi aturan asal barang yang lebih ketat.
“Banyak eksportir Vietnam kehilangan pangsa pasar ketika standar asal barang diperketat,” ungkap firma dalam analisisnya pada bulan Desember lalu. “Di balik masalah ini adalah rendahnya nilai tambah domestik dalam ekspor Vietnam.”
Melampaui pusat biaya rendah
Pengetatan IP tahun ini mungkin meninggalkan dampak struktural pada lingkungan bisnis di Vietnam.
“Tindakan Vietnam tidak hanya didorong dari luar,” kata para ahli dari Indochine Counsel. “Perlindungan IP kini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menarik investasi berkualitas tinggi, mendukung ekonomi digital, memenuhi komitmen perjanjian perdagangan bebas, dan memperkuat perannya dalam rantai pasokan global.”
Tekanan ini tidak hanya berasal dari Washington, tetapi juga dari bisnis raksasa teknologi global.
Lang Minh, seorang peneliti dan pendidik di bidang media dan literasi digital, menyoroti bahwa gelombang penegakan hukum terbaru ini mengungkapkan masalah yang telah ada sejak lama, yang seharusnya diperjuangkan oleh pemain global, terutama raksasa teknologi AS seperti Google, YouTube, Netflix, dan Microsoft.
“Vietnam adalah pasar digital yang besar, tetapi belum menghasilkan pendapatan yang cukup untuk platform global,” ujarnya.
Hal ini penting karena Vietnam kini bukan hanya meminta akses ke perangkat lunak, alat cloud, dan platform digital dari Big Tech. Negara ini juga menginginkan investasi di sektor-sektor yang lebih dari sekadar manufaktur biaya rendah, seperti pusat data, pabrik chip, dan penelitian serta pengembangan AI, yang juga akan membawa lapangan kerja dan keahlian.
Saat ini, harapan optimis adalah Vietnam akhirnya menciptakan lapangan permainan yang setara. Bagi perusahaan yang mematuhi aturan, penegakan hukum ini dapat membantu mengurangi persaingan tidak adil dari bisnis yang menghindari pajak, menggunakan alat bajakan, atau menjual produk tiruan.
“Pemerintah memanfaatkan momen ini untuk memperketat area yang selama ini longgar dalam penegakan hukum,” tutup Minh. “Tanpa tekanan tersebut, bisnis tidak akan berubah. Dan tanpa transformasi bisnis, agenda pertumbuhan yang lebih luas tidak akan tercapai.”
