Rencana Indonesia untuk memusatkan ekspor komoditas kunci mengguncang industri minyak sawit dan pertambangan, menimbulkan kekhawatiran di salah satu kekuatan komoditas terbesar di dunia.
Pemain industri memperingatkan bahwa langkah ini bisa mengubah alur perdagangan yang sudah mapan dan menambah ketidakpastian regulasi yang kian meningkat.
Pada hari Jumat, 22 Mei, Bursa Efek Indonesia (IDX) dibuka hampir 2 persen lebih rendah sebelum mengurangi kerugian di akhir sesi perdagangan pertama. Saham-saham perusahaan komoditas Indonesia mengalami penurunan setelah pengumuman tersebut dan spekulasi pasar sebelumnya mengenai kebijakan ini.
Salim Ivomas, produsen minyak sawit milik konglomerat keluarga Salim, merosot hampir 2 persen, memperpanjang kerugian menjadi sekitar 16 persen selama seminggu terakhir. Perusahaan tambang batu bara Bayan Resources jatuh hampir 5,5 persen, menjadikannya lebih dari 10 persen dalam penurunan mingguan.
Kelompok industri mengingatkan bahwa kurangnya kejelasan operasional dalam perubahan besar yang dipimpin negara terhadap ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy sudah terlihat dalam aktivitas perdagangan di lapangan.
Mansuetus Darto, ketua Asosiasi Organisasi Petani Minyak Sawit Indonesia, mengatakan bahwa para pedagang, penyuling, eksportir, dan peserta pasar mulai menahan transaksi sambil menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah.
“Ketidakpastian ini telah menciptakan kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan,” ujarnya.
Dalam pidato hampir dua jam di depan rapat pleno pada hari Rabu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rencana untuk mengalihkan ekspor batu bara, minyak sawit mentah, dan ferro alloy melalui suatu badan usaha milik negara di bawah dana kekayaan negara Danantara, dengan kebijakan ini rencananya akan diterapkan secara bertahap mulai Juni, sebelum penerapan penuh pada 1 September.
Mansuetus menambahkan bahwa ketidakpastian setelah pengumuman kebijakan ini sudah mengganggu rantai pasokan bagi petani kecil, dengan perantara dan pengangkut menghentikan pengumpulan dari petani.
“Siapa yang menyangka bahwa pidato selama dua jam bisa menyebabkan pengangkut menghentikan pengiriman truk untuk mengambil buah sawit dari petani?” jelasnya. Organisasi ini mewakili ratusan ribu petani minyak sawit independen di 22 provinsi di seluruh Indonesia.
Dampaknya terasa hampir seketika di pasar minyak sawit. Data dari asosiasi menunjukkan harga tender minyak sawit mentah jatuh tajam dari sekitar 15.300 rupiah per kilogram pada hari Senin menjadi 12.150 rupiah per kilogram pada hari Kamis.
Penurunan ini segera berdampak pada petani, dengan harga tandan buah segar menyusut di Sumatra dan Kalimantan, dua daerah penghasil minyak sawit utama di negara ini.
Mansuetus memperingatkan bahwa pabrik-pabrik minyak sawit independen bisa menjadi yang paling terpukul jika perusahaan besar memutuskan untuk hanya mengambil bahan baku dari pemasok yang berafiliasi guna mengurangi risiko selama periode transisi.
Investor juga tampak tidak tenang dengan rencana pemerintah untuk merombak industri, mengingat perannya yang sangat besar dalam rantai pasokan global.
Rencana ini muncul di saat Indonesia sedang menghadapi peningkatan pengawasan dari investor global di tengah upaya reformasi pasar yang sedang berlangsung dan serangkaian langkah kebijakan yang tidak terduga di bawah pemerintahan Prabowo.
Perhatian pada Danantara
Terdapat pula kekhawatiran mengenai kesiapan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), entitas yang ditugaskan untuk mengelola rezim ekspor baru ini.
Dokumen hukum yang ditinjau menunjukkan bahwa DSI didirikan pada hari Senin dan mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari Selasa, satu hari sebelum Prabowo mengungkapkan kebijakan ini.
Rohan Hafas, direktur utama untuk manajemen pemangku kepentingan dan komunikasi di Danantara, menyatakan bahwa DSI akan beroperasi sebagai badan usaha milik negara, dengan 1 persen saham yang akan dimiliki oleh Kementerian BUMN.
Hafas menjelaskan bahwa peran DSI akan diimplementasikan dalam dua fase, dengan tahap pertama berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Desember.
Selama enam bulan pertama, perusahaan ini akan berfungsi terutama sebagai penilai dan perantara antara pembeli dan penjual komoditas ekspor terpilih, berfokus pada apakah transaksi mencerminkan harga pasar yang berlaku.
Penerapan mendadak dari badan ekspor ini telah membuat para eksportir mempertanyakan bagaimana entitas milik negara ini akan mengelola pembayaran, kontrak, dan kewajiban pengiriman dalam perdagangan komoditas internasional, terutama dalam pengaturan seperti Free on Board dan Cost, Insurance, and Freight.
“Masih belum jelas apakah pembayaran akan dilakukan di muka, setelah pengiriman, atau hanya setelah transaksi internasional selesai,” ujar seorang pedagang minyak sawit yang berbasis di Sumatra.
Ardhi Ishak, kepala hubungan industri di Asosiasi Profesional Pertambangan Indonesia, mengatakan banyak produsen batu bara saat ini memiliki basis pelanggan yang sudah mapan dan kontrak jangka panjang yang terhubung dengan pengaturan pembiayaan.
Dia menjelaskan bahwa skala ekspor batu bara Indonesia – yang diperkirakan sekitar 300 juta hingga 400 juta ton per tahun dan bernilai lebih dari 18 miliar dollar AS – akan menguji kemampuan entitas baru ini dalam mengelola perdagangan.
Hary Kristiono, direktur utama Ucoal Sumberdaya, memperingatkan tentang kemungkinan komplikasi terkait restrukturisasi kontrak, pembiayaan perdagangan, dan logistik ekspor.
Dia menambahkan bahwa para penambang bisa menghadapi sengketa hukum jika kontrak ekspor yang ada terganggu, dan kekhawatiran monopoli bisa bahkan memicu tantangan di World Trade Organization jika produsen mengajukan klausul force majeure.
Pilihaan Regulasi yang Sulit bagi Penambang
Ketidakpastian ini muncul di saat yang sulit bagi sektor pertambangan Indonesia, yang sudah menghadapi kekhawatiran atas royalti yang lebih tinggi, aturan pajak yang lebih ketat, dan meningkatnya intervensi negara di industri strategis.
Gita Mahyarani, direktur eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, mengatakan bahwa kebijakan ini bisa secara mendasar mengubah sistem perdagangan komoditas Indonesia.
Analis di CreditSights menyebut kebijakan pemusatan ekspor ini sebagai “negatif kredit” bagi sektor pertambangan Indonesia secara lebih luas.
Analis CreditSights, Jonathan Tan dan Lakshmanan R, mengatakan bahwa kebijakan ini bisa mengurangi fleksibilitas ekspor, menciptakan risiko konsentrasi pihak lawan di sekitar perantara milik negara, dan berpotensi memperlambat pengumpulan piutang.
“Ketidakpastian regulasi dalam pertambangan akan tetap menjadi perhatian mendesak bagi sektor ini,” tambah mereka. Mereka juga memperingatkan tentang risiko pelaksanaan yang melibatkan Danantara, yang sudah mengawasi proyek-proyek strategis yang ambisius.
Kekhawatiran terhadap Kontrol Negara
Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi under-invoicing, membatasi pengaliran modal, dan memberi negara pengawasan yang lebih besar terhadap hasil ekspor dari sektor komoditas yang sangat luas di negara ini.
Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim negara telah kehilangan sekitar 900 miliar dollar AS selama tiga dekade terakhir akibat under-invoicing.
Para analis mengungkapkan bahwa rezim ekspor baru Indonesia menunjukkan dorongan yang lebih luas dari pemerintahan Prabowo untuk merebut kembali kontrol yang lebih besar atas kekayaan sumber daya alam yang luas di negara ini, meskipun masih terdapat kekhawatiran akan meningkatnya intervensi negara dan ketidakpastian regulasi.
Ricky Ho, kepala petugas investasi Four Capital, mengatakan bahwa rasional pemerintah ini dapat dimengerti, mengingat perjuangan panjang Indonesia untuk secara penuh menangkap nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sumber daya alamnya.
Dia menekankan bahwa dalam kerangka yang diusulkan, eksportir semakin mungkin diwajibkan untuk mengakui lebih banyak keuntungan secara domestik dan bukan mencatat pendapatan melalui entitas perdagangan luar negeri, yang berpotensi meningkatkan pendapatan yang dilaporkan perusahaan komoditas yang terdaftar di IDX.
“Jika diterapkan secara serius, pendapatan yang dilaporkan untuk beberapa perusahaan komoditas yang terdaftar di IDX bisa mengalami kenaikan yang signifikan,” kata Ho. “Namun, pasar kemungkinan akan khawatir tentang intervensi yang berlebihan dan meningkatnya kontrol negara.”
“Tindakan penyeimbang ini menjadi sangat rumit,” tambahnya. “Ada perbedaan besar antara meningkatkan tata kelola dan transparansi pajak dibandingkan menciptakan persepsi bahwa Indonesia bergerak menuju model ekonomi nasionalis yang lebih intervensif.”
