Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan pemerintah akan mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi meski ada guncangan harga minyak akibat konflik di Iran. Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan bahwa kenaikan harga bahan bakar bisa merugikan pertumbuhan dan mengancam stabilitas sosial.
Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg News pada hari Kamis (2 April), Purbaya menyatakan bahwa pemerintah akan bergantung pada serangkaian langkah fiskal, termasuk pemotongan anggaran kementerian sebesar 10 persen secara luas dan kemungkinan pajak ekspor baru untuk batu bara, untuk menyerap dampak tanpa melampaui batas defisit anggaran yang telah ditetapkan.
“Jika kita menghapus subsidi, inflasi akan meningkat dan biaya modal akan naik,” kata Purbaya. “Akan ada lebih banyak protes di jalanan, yang akan secara signifikan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah kebijakan yang sangat berisiko.”
“Jadi, kami memilih untuk mencegah hal itu terjadi dalam kondisi saat ini,” tambahnya.
Pernyataan ini menandakan jelas bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menangani lonjakan harga energi global: pada dasarnya, melindungi harga bahan bakar domestik, mengontrol pengeluaran di sektor lain, dan mencari sumber pendapatan baru tanpa mengambil risiko pengurangan subsidi yang bisa berakibat politik.
Lapisan pendekatan ini menunjukkan betapa rumitnya keseimbangan yang harus dijaga oleh ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat, meyakinkan investor tentang disiplin fiskal, dan mempertahankan pemulihan pertumbuhan.
Lebih luas lagi, Purbaya menekankan bahwa pertumbuhan yang lebih kuat adalah pengaman utama terhadap ketidakstabilan sosial dan politik yang baru, dengan mengargumentasikan bahwa penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan kepercayaan publik adalah kunci untuk menghindari terulangnya kerusuhan seperti tahun lalu.
Purbaya, 61 tahun, mengatakan bahwa Indonesia mampu bertahan dengan harga minyak rata-rata sekitar US$100 selama sisa tahun ini sambil menjaga defisit anggaran sekitar 2,9 persen dari produk domestik bruto, hanya sedikit di bawah batas yang diizinkan. Batas fiskal ini telah menjadi perhatian bagi investor internasional dan lembaga pemeringkat. Baru-baru ini, Moody’s Ratings dan Fitch Ratings menurunkan prospek kredit negara.
Dia menjelaskan bahwa sebagian dari penghematan anggaran ini, yang diperkirakan mencapai 190 triliun rupiah (sekitar S$14,4 miliar), akan digunakan untuk menutupi biaya subsidi yang meningkat. Dia juga menyatakan bahwa harga minyak yang jauh di atas US$100 tidak mungkin bertahan lama.
Jika diperlukan, Indonesia juga bisa memanfaatkan dana cadangan anggaran, yang dikenal sebagai Saldo Anggaran Lebih (SAL), yaitu kumpulan dana pemerintah dari anggaran sebelumnya yang ada di kas negara dan berfungsi sebagai dana darurat.
Menurut Purbaya, SAL saat ini mencapai sekitar 420 triliun rupiah. Tahun lalu, pemerintah mendistribusikan sekitar 200 triliun rupiah dari dana tersebut kepada bank-bank milik negara untuk mendukung pinjaman dan meningkatkan aktivitas ekonomi, menegaskan peran ganda SAL sebagai penyangga fiskal dan alat kebijakan.
Purbaya mengelak anggapan bahwa pemotongan anggaran kementerian akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan, mengklaim bahwa penghematan ini terutama akan berasal dari pengeluaran yang dianggap tidak produktif, seperti rapat di hotel dan perjalanan yang berlebihan ke berbagai daerah.
“Kami bisa mengoptimalkan itu dan mengurangi anggaran tanpa memperlambat aktivitas ekonomi atau produksi,” ujarnya.
Sejak dilantik sebagai menteri keuangan pada September lalu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya juga menyatakan bahwa ekonomi kemungkinan tumbuh setidaknya 5,5 persen pada kuartal pertama, dan mungkin mencapai 5,7 persen, serta tetap pada jalur untuk pertumbuhan 6 persen tahun ini, yang akan menjadi laju tercepat dalam lebih dari satu dekade.
“Satu hal yang saya yakin, saat ini masyarakat lebih puas dibanding sebelumnya,” jelasnya.
Purbaya menambahkan bahwa ia berencana memperkenalkan pajak ekspor baru pada batu bara dan kemungkinan juga nikel – dua komoditas ekspor paling menguntungkan Indonesia. Pajak ekspor batu bara kemungkinan akan diterapkan tahun ini.
Meski pajak baru ini akan menambah pendapatan, Purbaya menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan alat bagi pemerintah untuk memeriksa under-invoicing ekspor, yang dia sebut sebagai penyebab kebocoran yang signifikan.
Subsidi energi yang mahal, yang sering dipandang sensitif secara politik di Indonesia yang kaya sumber daya, adalah bantalan utama dalam ekonomi, membantu menjaga harga transportasi dan makanan tetap stabil di negara di mana konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto. Dengan menjaga biaya energi, pemerintah membatasi tekanan inflasi dan mendukung daya beli, khususnya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Dalam jangka panjang, Purbaya menyatakan bahwa Indonesia akan secara efektif mengurangi beberapa subsidi dengan mengalihkan konsumen ke bahan bakar alternatif. Pejabat pemerintah mempercepat rencana untuk meningkatkan kadar minyak sawit dalam campuran biodiesel dan semakin sering berbicara tentang meningkatkan kapasitas tenaga surya yang masih rendah di negara ini.
Pemerintah berencana untuk meluncurkan hingga 100 gigawatt kapasitas tenaga surya, terutama melalui sistem skala desa yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan solar dan mempercepat elektrifikasi pedesaan.
“Jika kami melakukannya secara bertahap, itu akan realistis,” ungkapnya. “Jika saya mengatakan akan dilaksanakan dalam enam bulan atau satu tahun, itu mungkin tidak realistis. Tapi saya seorang insinyur, saya mengerti bagaimana ini bekerja.”
Purbaya juga berencana bertemu dengan investor dan kemungkinan agen penilai kredit akhir bulan ini dalam perjalanan luar negeri pertamanya sebagai menteri keuangan, saat ia menuju Washington untuk pertemuan IMF dan Bank Dunia. Dia menyatakan bahwa skeptisisme baru-baru ini adalah hal yang dapat dimengerti, baik “karena saya baru” dan mengingat bahwa saat ketidakpastian memasuki ekonomi global, investor cenderung mencari tempat aman.
Namun, ketika kondisi membaik, investor akan kembali “ke negara kita karena kita tidak main-main dalam memperbaiki kondisi ekonomi fundamental,” tegasnya. “Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi akan ada.”
