Brunei baru saja mengalami perubahan besar dalam kabinetnya, yang pertama sejak 2022. Pengumuman ini datang saat negara yang terletak di pulau Borneo ini menghadapi tekanan akibat krisis energi global yang dipicu oleh konflik AS-Israel terhadap Iran.
Pada hari Kamis (4 Juni), Sultan Hassanal Bolkiah, pemimpin Brunei yang juga merupakan raja terlama yang berkuasa sejak 1967, mengumumkan reshuffle signifikan dalam tim kabinetnya. Reshuffle ini terlihat sebagai langkah awal dalam perencanaan suksesi, mengingat dua putranya yang lebih muda diangkat menjadi menteri.
Sultan yang kini berusia 79 tahun dan telah menjalani operasi penggantian lutut di awal tahun ini, jarang tampil di publik tahun ini. Meskipun demikian, dalam siaran televisi, ia menegaskan akan terus memegang posisi kunci sebagai perdana menteri, menteri pertahanan, dan menteri keuangan.
Putra kedua, Pangeran Abdul Malik, ditunjuk sebagai Menteri di Kantor Perdana Menteri, peran kabinet pertamanya. Sementara itu, putra bungsunya, Pangeran Abdul Mateen, yang dikenal sebagai penggemar polo dan populer di media sosial, diangkat sebagai menteri luar negeri, posisi yang sebelumnya dipegang oleh sultan sendiri.
Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah tetap dalam jabatannya sebagai Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri. Sultan juga mengumumkan pembentukan tiga posisi menteri baru untuk memperkuat koordinasi kebijakan di seluruh pemerintahan. Kementerian Sumber Daya Utama dan Pariwisata akan diubah menjadi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri.
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor prioritas, memperkuat upaya diversifikasi ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan kesempatan kerja yang berarti.
Dalam reshuffle kali ini, Brunei juga mencatatkan jumlah pengangkatan menteri perempuan terbanyak, termasuk menteri pendidikan, serta tiga wakil menteri. Ini menunjukkan langkah positif dalam meningkatkan perwakilan gender di tingkat pemerintahan.
Terkait dengan situasi ekonomi, Brunei menjadi salah satu dari sedikit negara yang mendapatkan manfaat dari konflik di Iran. Dalam beberapa minggu terakhir, negara ini mencatat peningkatan ekspor minyak mentah, produk olahan, dan gas. Namun, mereka juga tengah menghadapi biaya subsidi yang melonjak untuk menjaga harga pompa tetap rendah, salah satu yang terendah di kawasan ini.
Bulan lalu, Brunei mulai melarang kendaraan terdaftar asing dengan tangki bahan bakar kurang dari tiga perempat penuh untuk masuk ke negara tersebut. Langkah ini diambil untuk mencegah penyelundupan dan menjaga pasokan dalam negeri.
Pada hari Rabu, departemen energi Brunei juga mengumumkan bahwa pemerintah telah membentuk komite khusus untuk memantau dan mengkoordinasikan langkah-langkah dalam menghadapi dampak dari konflik di Timur Tengah.
