[JAKARTA] Indonesia siap meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah (setara S$1,88 miliar) pada paruh kedua 2026. Langkah ini diambil pemerintah untuk mendukung pengeluaran rumah tangga dan melindungi industri dari kenaikan biaya bahan baku.
Paket ini hadir di tengah ketidakpastian eksternal yang meningkat, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan tekanan terhadap nilai rupiah. Semua faktor ini menimbulkan kekhawatiran tentang gangguan rantai pasokan dan inflasi yang diimpor di ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.
Salah satu fitur utama dari paket ini adalah dukungan perdagangan dan industri dengan penghapusan tarif impor sebesar 0 persen untuk gas bumi cair (LPG) dan bahan baku plastik.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pada hari Senin (22 Juni) mengungkapkan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi gangguan pasokan dalam rantai petrokimia, menstabilkan biaya input, dan membantu meredakan tekanan inflasi pada barang konsumsi, khususnya produk makanan kemasan.
“Kami terus memantau perkembangan di Timur Tengah. Indonesia harus menjaga perekonomian domestik dan mengambil langkah antisipatif terhadap risiko eksternal,†tegasnya, menambahkan bahwa paket stimulus ini mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menjelaskan bahwa LPG adalah input penting bagi industri petrokimia, sementara bahan baku plastik dengan biaya lebih rendah diharapkan dapat membantu menstabilkan biaya produksi di berbagai sektor manufaktur yang terdampak oleh fluktuasi harga global dan lemahnya nilai tukar.
Konflik di Iran telah mengganggu rantai pasokan petrokimia global, yang tentu saja mempengaruhi Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor utama produk petrokimia. Saat ini, produsen domestik hanya memenuhi sekitar 30 persen total permintaan hilir, sehingga sisanya masih bergantung pada impor.
Di bulan Maret, produsen petrokimia terbesar di Indonesia, Chandra Asri, mengeluarkan pernyataan force majeure akibat gangguan rantai pasokan dan kelangkaan bahan baku. Namun, mereka mencabut pernyataan tersebut pada bulan Mei saat kondisi mulai stabil.
Dari sisi permintaan, paket stimulus ini juga mencakup subsidi transportasi hingga 30 persen untuk tarif selama liburan sekolah dan musim festif akhir tahun. Langkah ini ditujukan untuk mendorong mobilitas dan mendukung konsumsi rumah tangga.
Pemerintah juga akan memperpanjang bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima dari bulan Juli hingga September dengan anggaran sebesar 17,54 triliun rupiah.
Langkah penting lainnya adalah program stabilisasi harga kedelai yang ditujukan untuk mendukung produsen tahu dan tempe di tengah tekanan biaya input pangan yang terus berlanjut. Permintaan kedelai Indonesia mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun, di mana sebagian besar dipenuhi melalui impor.
Nilai rupiah telah melemah hampir 7 persen sejak awal tahun ini, mencerminkan kombinasi tekanan eksternal dan sentimen investor yang melemah, dengan beberapa kekhawatiran terkait ketidakpastian kebijakan di bawah pemerintahan Prabowo.
Penurunan nilai mata uang ini meningkatkan risiko inflasi yang diimpor, terutama untuk energi dan bahan baku, mengingat Indonesia masih bergantung pada rantai pasokan global untuk kebutuhan input utama.
Sebagai respons, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin bulan ini, dengan tujuan untuk mengatur ekspektasi, menarik aliran modal masuk, dan membantu menstabilkan nilai rupiah di tengah ketidakstabilan eksternal yang berkepanjangan.
Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan bank sentral dan kementerian keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan permintaan domestik.
