Pasar global dan mitra dagang utama akan segera mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan ekspor komoditas baru Indonesia dalam beberapa minggu ke depan. Pemerintah sedang bekerja keras untuk meluncurkan lembaga ekspor terpusat yang baru, ungkap seorang pejabat kementerian perdagangan.
Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengungkapkan bahwa entitas baru pemerintah ini, bernama Danantara Sumberdaya Indonesia, sudah bergerak dari tahap konsep menuju eksekusi.
Dalam wawancaranya di Bloomberg TV pada hari Sabtu (23 Mei) di sela-sela pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Apec) di Suzhou, China, Roro mengatakan, “Ini sangat baru dan masih dalam proses,” sehubungan dengan legislasi dan pembentukan lembaga tersebut.
Dia menambahkan, “Kita akan melihat bagaimana perkembangan ini dalam beberapa minggu ke depan.”
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan minggu lalu bahwa pemerintah akan mengambil alih ekspor dari beberapa komoditas penting Indonesia. Para pejabat menegaskan bahwa Danantara Sumberdaya akan memulai dengan mengelola ekspor minyak sawit, batu bara thermal, dan beberapa produk nikel, yang merupakan pasar di mana Indonesia memiliki dominasi yang kuat.
Prabowo menyoroti perlunya pengawasan yang lebih baik terhadap pengiriman, dengan perkiraan bahwa negara kaya sumber daya ini kehilangan hingga US$150 miliar setiap tahun akibat “kebocoran” yang disebabkan oleh praktik seperti under-invoicing.
Untuk memberikan gambaran, total pendapatan negara di ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini pada tahun 2025 tercatat hampir mencapai US$160 miliar.
“Lindungi kepentingan nasional kita”
Sementara rincian kunci masih dalam penyusunan, akan ada masa transisi awal di mana para eksportir diwajibkan melaporkan penjualan komoditas strategis kepada Danantara Sumberdaya mulai 1 Juni.
Entitas ini diharapkan akan mengambil alih kontrak ekspor, pengiriman, dan pembayaran di kemudian hari, setelah tim dan sistem baru siap. Perubahan besar ini telah membuat para investor cemas, mengingat ada kekhawatiran bahwa Indonesia bisa menjauh dari pendekatan yang ramah pasar dan disiplin fiskal yang selama ini menjaga stabilitas ekonominya.
Roro menyampaikan bahwa kementerian perdagangan akan berusaha meluncurkan strategi komunikasi yang terstruktur dan bertahap untuk pembeli internasional serta para pemangku kepentingan lokal selama sistem bertransisi.
Setiap perkembangan yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan akan disampaikan secara transparan untuk memastikan rantai pasokan global tidak terganggu, tambahnya.
Langkah pemerintah ini, kata Roro, sangat penting untuk “melindungi kepentingan nasional kita” dan memaksimalkan pendapatan ekspor.
“Ada banyak komoditas besar yang saat ini kita ekspor,” ujarnya, sambil menekankan pentingnya pemahaman lebih lanjut tentang “bagaimana ekspor komoditas ini dapat memberikan dampak positif bagi bangsa kita”.
Selain menstandarkan aturan komoditas domestik, Roro juga menyoroti upaya Indonesia untuk integrasi perdagangan global yang lebih luas sebagai prioritas utamanya.
Dia menambahkan bahwa misi perdagangan Indonesia menghasilkan potensi transaksi sekitar US$88 juta selama pertemuan Apec, dengan fokus pada ekspor barang pertanian seperti buah-buahan ke pasar China.
