[BEIJING] China baru saja mengeluarkan pedoman yang memperluas jangkauan layanan publik dasar bagi orang-orang yang tidak memiliki registrasi rumah tangga di kota tempat mereka bekerja. Langkah ini bisa jadi membantu lebih banyak pekerja migran untuk mengakses layanan publik di perkotaan.
Perubahan ini bisa memberikan jaring pengaman sosial yang lebih kuat bagi rumah tangga dan mungkin juga meningkatkan permintaan konsumen di ekonomi China yang sangat bergantung pada ekspor.
Pedoman tersebut mengarahkan lembaga pemerintah dan otoritas lokal untuk menyediakan layanan publik, termasuk pendidikan dan perawatan medis dasar, berdasarkan tempat tinggal reguler mereka, bukan berdasarkan registrasi rumah tangga yang ditentukan oleh tempat kelahiran.
Registrasi rumah tangga, atau hukou dalam bahasa Mandarin, mengaitkan kelayakan seseorang untuk mendapatkan layanan publik terutama pada tempat lahirnya.
Sistem ini diadopsi pada tahun 1950-an untuk membatasi migrasi internal, terutama dari daerah pedesaan ke perkotaan. Pekerja migran yang memegang hukou pedesaan dari kampung halaman mereka sering kali kesulitan mengakses layanan publik di kota tempat mereka tinggal dan bekerja. Pemerintah sudah mencoba mereformasi sistem ini selama lebih dari satu dekade.
Pedoman Mempermudah Akses ke Sekolah dan Perumahan
“Menyediakan layanan publik dasar berdasarkan tempat tinggal, secara bertahap menghilangkan hubungan antara layanan publik dasar dan registrasi rumah tangga, serta mempromosikan akses yang setara terhadap layanan publik dasar … sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus tumbuh akan kehidupan yang lebih baik,” demikian ungkap Dewan Negara China dalam pedoman ini.
Pedoman ini juga meminta pemerintah daerah untuk membantu lebih banyak anak migran – yang berpindah ke kota bersama orang tua mereka – untuk menghadiri sekolah umum dan membolehkan mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk sekolah di tempat tinggal mereka.
Lebih banyak kota diharapkan untuk memperluas program perumahan sewa publik agar mencakup rumah tangga dengan pekerjaan yang stabil tetapi tanpa hukou lokal. Para karyawan pun seharusnya dapat berpartisipasi dalam skema asuransi sosial di tempat kerja mereka, menurut pedoman tersebut.
Pedoman ini juga meminta dilonggarkannya pembatasan hukou di sektor-sektor seperti perawatan anak, perawatan lansia, dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan dukungan fiskal bagi daerah yang mengalami inflow populasi untuk membiayai layanan publik.
