KUALA LUMPUR — Partai kunci dalam pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memutuskan pada 16 Agustus apakah para pemimpinnya akan terus bertahan di posisi pemerintahan, ungkap ketuanya.
Partai Tindakan Demokratik (DAP) — partai terbesar dalam blok pemerintahan yang populer di kalangan minoritas etnis dan pemilih progresif — mengalami penurunan dukungan di tengah backlash atas penanganan kasus korupsi oleh pemerintah dan isu-isu rasial serta keagamaan. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai komitmen pemerintah terhadap reformasi yang telah dijanjikan.
Pada hari Sabtu (1 Agustus), koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar kalah dalam pemilihan regional ketiga berturut-turut, di mana Menteri Transportasi sekaligus Sekretaris Jenderal DAP, Anthony Loke, kehilangan kursinya di legislatif negara bagian Negeri Sembilan setelah 13 tahun menjabat.
Loke mengatakan pada Senin malam bahwa sekitar 4.000 delegasi yang menghadiri kongres nasional DAP di bulan Agustus akan memberikan suara melalui pemungutan suara rahasia mengenai mosi untuk menentukan apakah partai ini akan tetap memegang posisi dalam pemerintahan hingga akhir masa jabatan parlementer saat ini.
Secara keseluruhan, DAP saat ini memiliki lima menteri dan tujuh wakil menteri di kabinet Malaysia. Loke menambahkan, “(Pemungutan suara ini akan menentukan) partisipasi kita dalam pemerintahan — itu berarti apakah kita tetap sebagai barisan utama atau tidak.”
Hasil pemungutan suara tersebut tidak akan mempengaruhi dukungan partai terhadap Anwar maupun keanggotaan DAP di dalam blok Pakatan, tambah Loke.
Pemilihan umum selanjutnya tidak akan diselenggarakan hingga awal 2028, meskipun Anwar mengatakan bahwa ia mungkin akan memanggil pemilihan mendadak jika perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar.
