Koalisi lemah yang mengatur Malaysia mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan saat musim pemilihan mendatang semakin dekat. Ini membuka tantangan multifaset bagi Anwar Ibrahim untuk mempertahankan kursi kepemimpinannya.
Fokus politik untuk negara Asia Tenggara ini akan tertuju pada pemilihan yang akan datang di dua negara bagian, di mana partai Anwar akan berhadapan langsung dengan perwakilan dari pemerintah persatuan tingkat nasional.
Komisi Pemilihan Malaysia pada hari Jumat (12 Juni) menetapkan 11 Juli sebagai hari pemungutan suara untuk Johor, dan 1 Agustus untuk Negeri Sembilan. Kandidat akan mendaftarkan pencalonan mereka pada 27 Juni di Johor dan 18 Juli di Negeri Sembilan, memberikan waktu dua minggu bagi partai-partai untuk berkampanye di masing-masing negara bagian.
Meskipun menjadi perekat bagi pemerintahan koalisi multi-partai, United Malays National Organisation (Umno) akan memimpin blok Barisan Nasional-nya melawan Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar di semua 92 kursi dewan di kedua negara bagian tersebut.
Kembalinya persaingan ini kemungkinan menjadi gambaran awal dari pemilihan nasional yang akan datang. Anwar berpotensi memanggil pemilihan lebih cepat, mungkin pada 2026, sekitar satu setengah tahun lebih awal dari jadwal.
“Rasanya seperti ajang bebas,” ujar Adib Zalkapli, pendiri Viewfinder Global Affairs, sebuah lembaga konsultasi risiko geopolitik.
Persatuan Anwar dan Umno terbentuk setelah pemilihan 2022 yang menghasilkan parlemen tergantung pertama dalam sejarah Malaysia. Bersama dengan mitra-mitra kecil, mereka mengontrol total 153 dari 222 kursi federal.
Perkawinan politik yang bersifat pragmatis ini menyatukan koalisi multi-etnis Anwar dengan partai tertua di Malaysia yang sebelumnya terpisah dari aliansi dengan kelompok yang lebih berhaluan Islam. Hal ini juga menjadikan pemimpin Umno, Ahmad Zahid Hamidi, sebagai wakil perdana menteri Anwar.
Kemelut politik Malaysia kini memasuki fase di mana pemilih semakin dinamis dan partai-partai lebih bersedia untuk bereksperimen dengan kendaraan politik baru, kata Kamles Kumar, direktur asosiasi di Asia Group Advisors.
Sementara pemilihan nasional dijadwalkan paling cepat pada Februari 2028, beberapa sumber yang mengetahui situasi mengatakan bahwa Anwar sedang mempertimbangkan untuk memanggil pemilihan sebelum bulan Oktober, sebelum terpaksa memangkas subsidi bahan bakar akibat krisis minyak dari perang di Iran. Pada bulan Mei, dia juga mengharapkan kemungkinan pemilihan mendadak.
Di sisi lain, dua partai terbesar dalam koalisi oposisi Perikatan Nasional juga tampak menuju konflik.
Partai Islam Se-Malaysia atau PAS, awal pekan ini mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan dengan Bersatu.
PAS yang memimpin Perikatan Nasional, diperkirakan akan beralih aliansi dengan kelompok mantan pemimpin Bersatu yang terpurge setelah perselisihan internal awal tahun ini, ujar Adib dari Viewfinder.
Bersatu, yang secara resmi dikenal dengan nama Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kelompok mantan anggota Bersatu, yang diperkirakan akan mengumumkan partai baru akhir pekan ini, dipimpin oleh mantan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin.
Partai-partai oposisi yang lebih kecil juga akan turut meramaikan, seperti partai Bersama yang baru berdiri milik mantan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, serta partai Muda yang berbasis pemuda.
“Fragmentasi ini kemungkinan besar akan berlanjut hingga pemilihan umum,” kata Adib, “di mana kompetisi multi-arah kini menjadi hal yang biasa.”
