Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan serangan siber yang berlangsung sepuluh bulan pada sistem pendidikan online Akademi Diplomatik Nasional.
Selama masa serangan ini, data yang dicuri mencakup ID pengguna, nama, email, serta kata sandi terenkripsi dari setidaknya 6.000 individu. Banyak pegawai, baik yang aktif maupun yang sudah tidak bekerja di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (MFA), serta personel pemerintah lainnya, mungkin menjadi korban serangan ini.
Serangan ini terjadi pada sistem yang diluncurkan pada 2022 oleh lembaga terkemuka di negara ini untuk pendidikan dan pelatihan diplomat. Ternyata, sistem tersebut memiliki celah keamanan yang berhasil dieksploitasi oleh pelaku yang tidak disebutkan namanya.
Dalam pengumuman yang dipublikasikan di situs resmi pemerintah Korea Selatan, rincian mengenai celah serta identitas penyerang tidak dijelaskan. Namun, pemerintah mengonfirmasi bahwa serangan ini terjadi antara April 2025 dan Februari 2026. Selama sepuluh bulan tersebut, para penyerang dapat mencuri informasi penting dari para peserta pelatihan di Akademi Diplomatik.
Beruntungnya, informasi identifikasi yang unik, informasi sensitif, nomor telepon, alamat rumah, dan foto-foto tidak terkompromikan. Namun, pihak MFA menganggap penyebaran informasi ini terlalu sensitif untuk diungkapkan lebih cepat.
Sebagai respons terhadap serangan, MFA mematikan seluruh infrastruktur IT-nya dan menerapkan “langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan”, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai apa yang dilakukan. Mereka juga mengingatkan semua pegawai untuk tetap waspada terhadap email yang mencurigakan dan untuk melapor jika menerima hal-hal yang tidak biasa.
Sumber dari BleepingComputer menyebutkan bahwa setidaknya 6.000 individu terpengaruh, dengan 350 di antaranya merupakan pegawai pemerintah yang saat ini ditugaskan ke luar negeri. MFA mengaku bahwa keputusan untuk mengumumkan insiden ini terlambat lima bulan disebabkan oleh “sifat sensitif” dari serangan ini dan kebutuhan untuk menganalisisnya secara mendalam sebelum dipublikasikan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Park Il, menyatakan, “Kami menyadari masalah ini pada bulan Februari, tetapi pengumuman dilakukan lima bulan kemudian karena sifat sensitif dari urusan diplomatik dan keamanan kami, sehingga perlu dilakukan peninjauan dan analisis yang cermat.”
