- Maryland memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan dari Penetapan Harga Predator
- Ini akan melarang penetapan harga pengawasan di toko kelontong
- Beberapa kelompok hak konsumen berpendapat bahwa hukum ini belum cukup kuat
Penetapan harga yang disebut ‘pengawasan’ di toko kelontong, di mana harga barang diubah secara dinamis berdasarkan berbagai faktor dan data pembeli, kini sangat umum di AS. Pihak berwenang di Maryland sudah merasa cukup dengan kondisi ini.
Gubernur Maryland, Wes Moore, menunjukkan niatnya untuk menandatangani Undang-Undang Perlindungan dari Penetapan Harga Predator setelah disetujui oleh legislatif negara bagian. Rencananya, undang-undang ini akan berlaku mulai awal Oktober tahun ini.
Dengan adanya undang-undang ini, toko-toko dan aplikasi pengiriman pihak ketiga tidak akan bisa mengubah harga secara langsung berdasarkan informasi yang mereka miliki tentang pembeli atau faktor lain seperti waktu dalam sehari. Tujuannya adalah agar konsumen membayar “harga yang transparan dan konsisten di kasir,” menurut pernyataan dari kantor Gubernur Moore.
Tanpa perlindungan ini, penetapan harga yang diawasi—yang juga dikenal sebagai penetapan harga dinamis atau penetapan harga pribadi—bisa membuat dua orang dengan barang yang sama di keranjang belanja membayar harga yang berbeda saat checkout.
Negara bagian lain mungkin mengikuti jejak Maryland
Kelompok hak konsumen menyambut baik undang-undang baru ini, tetapi ada kekhawatiran bahwa undang-undang ini belum cukup jauh, dan bahwa toko serta aplikasi masih bisa menerapkan penetapan harga pribadi dengan metode alternatif yang kurang terlihat oleh konsumen.
Sesuai laporan dari Common Dreams, meski toko diwajibkan untuk menjaga harga tetap selama minimal satu hari kerja, ada ambiguitas mengenai bagaimana harga dasar dan ‘diskon’ dapat ditetapkan dan dimanipulasi. Program loyalitas dan langganan juga dibebaskan dari aturan baru ini.
Nah, negara bagian lain mungkin akan mengikuti langkah yang diambil Maryland. Saat ini, ada proposal serupa yang sedang dipertimbangkan di Colorado, California, Massachusetts, Illinois, dan New Jersey. Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) juga sedang menjalankan investigasi mengenai penetapan harga pengawasan dan dampaknya bagi konsumen.
“Kami mendesak legislatif negara bagian lain yang mempertimbangkan undang-undang tentang penetapan harga pribadi agar menambahkan perlindungan konsumen yang lebih kuat dan menghindari celah hukum yang bisa melemahkan undang-undang ini,” kata Grace Gedye, analis kebijakan senior di Consumer Reports.
Konsumen yang khawatir juga berharap hal ini bisa terwujud. Di platform Reddit, respons terhadap praktik ini mulai dari “ini sangat menyeramkan” hingga ada yang menyebutnya “benar-benar dystopian.” Beberapa juga mencatat bahwa undang-undang Maryland menyimpan pengecualian untuk program loyalitas dan penawaran promosi, yang berarti praktik yang sama masih bisa terjadi dengan potongan harga yang terpilih.
