[BANGKOK] Departemen Pendapatan Thailand mengungkapkan bahwa mereka mungkin akan mengajukan proses kepailitan terhadap mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra jika tidak bisa mendapatkan kembali seluruh utang pajak sebesar 17,6 miliar baht (sekitar S$689,7 juta) yang masih tertunggak.
Keterangan ini disampaikan setelah putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa penilaian pajak terhadapnya adalah sah. Direktur Jenderal Departemen Pendapatan, Somsak Anuntawat, menyatakan bahwa mereka terus melakukan upaya penagihan, termasuk mengeluarkan pemberitahuan pembayaran dan menyelidiki aset yang bisa disita atau dibekukan untuk menyelesaikan utang pajak ini.
Pengacara Thaksin tidak segera memberikan tanggapan terkait permintaan komentar di luar jam kerja.
Tindakan ini mengikuti putusan Mahkamah Agung akhir tahun lalu yang menegaskan bahwa penilaian pajak tersebut sah, menjadikan tanggung jawab pajak tersebut final dan bisa ditegakkan secara hukum. Saat ini, departemen sedang mencari aset Thaksin baik di Thailand maupun luar negeri, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menerapkan langkah-langkah penegakan hukum, jelas Somsak.
“Jika, setelah semua langkah penegakan diambil, utang pajak yang tertunggak masih belum terbayar, departemen akan mempertimbangkan untuk memulai proses kepailitan terhadap Thaksin,” kata Somsak dalam pernyataan tersebut. “Kami akan terus bertindak sesuai dengan kerangka waktu hukum dan batas waktu yang berlaku untuk melindungi kepentingan negara.”
Pria berusia 76 tahun yang merupakan patriark dari klan Shinawatra ini baru saja keluar dari penjara di Bangkok bulan lalu setelah menjalani delapan bulan masa hukuman yang dipangkas karena kasus korupsi. Thaksin dilaporkan merencanakan perjalanan ke Dubai setelah menerima pengampunan kerajaan yang menghapus sisa masa hukumannya, sehingga bebas dari pembatasan perjalanan yang berlaku sejak kepulangannya ke Thailand pada 2023.
Mahkamah Agung pada akhir tahun lalu mengembalikan penalti pajak terkait penjualan perusahaan telekomunikasi miliknya, Shin Corp, ke Temasek dari Singapura pada 2006, membatalkan putusan sebelumnya yang membatalkan klaim Departemen Pendapatan.
Penjualan Shin Corp senilai US$1,9 miliar yang dilakukan tanpa pembayaran pajak ini memicu protes besar-besaran yang pada akhirnya mengakibatkan penggulingan Thaksin melalui kudeta militer. Tagihan pajak ini pada dasarnya menghidupkan kembali sengketa yang sudah lama berlangsung mengenai pajak penghasilan pribadi yang belum dibayar dan memungkinkan proses penegakan hukum dilanjutkan. BLOOMBERG
