Pemerintah Timor-Leste mengkritik kurangnya kemajuan dalam proyek campuran utama di Dili yang bernilai US$700 juta untuk fase pertama. Proyek ini dibatalkan setelah terkatung-katung selama 18 tahun.
Pengembangnya, Pelican Paradise Group yang dimiliki oleh Singapura, membantah klaim tersebut. Mereka menyatakan bahwa keterlambatan dalam penyediaan listrik dan air oleh negara adalah penyebab utama terhambatnya proyek ini di ibu kota Timor-Leste.
Perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands ini menyampaikan kepada The Business Times dalam sebuah wawancara eksklusif bahwa mereka mengetahui niat pemerintah Timor-Leste untuk menghentikan proyek tersebut melalui postingan di Facebook yang mengutip pernyataan seorang menteri senior saat acara pada 23 Maret.
Masalah utama yang dihadapi proyek ini adalah kurangnya infrastruktur dasar yang mendukung, seperti pasokan air dan listrik. Meskipun Pelican Paradise Group telah menyiapkan semua persyaratan untuk memulai pembangunan, ketidakpastian dari pemerintah membuat mereka sulit untuk maju.
Proyek ini diharapkan bisa memberikan dorongan bagi perekonomian lokal dan menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, dengan keputusan pemerintah untuk menghentikan proyek tersebut, harapan tersebut tampaknya akan hilang.
Selama bertahun-tahun, banyak pihak telah berinvestasi dalam proyek ini dengan harapan bisa melihat Dili berkembang menjadi pusat bisnis dan pariwisata. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara visi dan pelaksanaan. Dalam konteks ini, Pelican Paradise Group merasa bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil, terutama setelah berinvestasi besar dalam perencanaan dan pengembangan awal.
Sepertinya, kegagalan untuk memberikan dukungan infrastruktur dasar akan memengaruhi daya tarik Timor-Leste sebagai destinasi investasi. Banyak investor mungkin akan berpikir ulang tentang mengucurkan dana di negara yang belum bisa menjamin kemajuan proyek-proyek besar seperti ini.
Kendati Pelican Paradise Group telah berupaya melakukan diplomasi dengan pemerintah untuk mencari solusi atas masalah ini, tampaknya upaya mereka tidak membuahkan hasil. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi antara pengembang dan pemerintah menjadi sorotan penting yang perlu diperbaiki.
Ke depan, ini adalah pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat. Jika Timor-Leste ingin membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi, maka perlu ada investasi di infrastruktur dan dalam sistem pendukung yang dapat mendorong perkembangan proyek-proyek besar yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembang.
Pemerintah harus mampu mendengarkan dan bekerja sama dengan para pengembang untuk memastikan bahwa masalah-masalah infrastruktur tersebut dapat segera diatasi. Dengan begitu, potensi Timor-Leste sebagai surga investasi global tidak akan sia-sia.
