Alabama baru saja melangkah besar menuju masa depan inovasi blockchain dengan secara resmi mengakui Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) sebagai entitas hukum. Setelah Wyoming, Alabama menjadi yurisdiksi kedua di Amerika Serikat yang mengadopsi kerangka hukum ini melalui Undang-Undang Asosiasi Nonprofit Tidak Terinkorporasi Terdesentralisasi (DUNA Act).
Kerangka hukum baru untuk tata kelola terdesentralisasi
Pengembang industri menyambut baik perkembangan ini. Kepala kebijakan a16z Crypto, Miles Jennings, menyatakan bahwa tata kelola terdesentralisasi adalah elemen dasar dalam ekosistem crypto, dan menekankan pentingnya kejelasan hukum saat regulasi federal terus berkembang.
Effective policy can catch up to technology.
Today, Alabama achieved exactly that by enacting the DUNA Act.
Decentralized governance is essential to crypto’s future—it’s one of the core constructs in market structure legislation.
But market structure doesn’t solve legal… https://t.co/jM6TtmNAYc
— miles jennings (@milesjennings) April 1, 2026
Legislasi yang secara resmi dikenal sebagai Senate Bill 277 diperkenalkan pada bulan Februari oleh Senator Lance Bell. Setelah mendapatkan dukungan luar biasa di DPR dengan suara 82-7, undang-undang ini ditandatangani menjadi hukum oleh Gubernur Kay Ivey.
Dengan hukum baru ini, DAOs sekarang memiliki identitas hukum yang telah lama ditunggu-tunggu, yang mengatasi celah kritis yang ada sejak munculnya komunitas berbasis blockchain. Langkah ini memungkinkan DAOs di Alabama untuk beroperasi dengan kejelasan dan legitimasi dalam sistem hukum tradisional.
Apa arti hukum ini bagi DAOs dan pengembang
Di bawah DUNA Act, DAOs yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki minimal 100 anggota yang bersatu untuk tujuan nonprofit, dapat mendaftar sebagai entitas hukum. Organisasi ini bisa berfungsi sepenuhnya melalui sistem blockchain, dengan proses tata kelola seperti voting dan proposal yang tercatat di dalam chain.
Yang tak kalah penting, hukum ini memungkinkan DAOs untuk memiliki properti, membuat kontrak, dan berpartisipasi dalam proses hukum. Di samping itu, hukum ini melindungi anggota dan admin dari tanggung jawab pribadi, yang sebelumnya menjadi perhatian utama yang menghalangi adopsi yang lebih luas.
Momentum ini tidak hanya terbatas di Alabama. Sebuah undang-undang serupa sedang diproses di West Virginia, sementara Wyoming terus menjadi pelopor dengan mengakui DAOs sejak 2021.
Secara global, DAOs sudah menjadi kekuatan yang signifikan. Dengan lebih dari 13.000 DAOs beroperasi di seluruh dunia, yang secara kolektif mengawasi lebih dari $24,5 miliar dalam aset kas pada tahun 2025, menurut CoinLaw. Laporan dari PatentPC menyebutkan bahwa kas tipikal DAOs memegang sekitar $1,2 juta, dengan lebih dari 85% organisasi ini dibangun di atas Ethereum atau ekosistem layer-2-nya.
Keputusan Alabama ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan institusional terhadap tata kelola terdesentralisasi dan dapat mempercepat adopsi yang lebih luas di seluruh Amerika Serikat.
