[JAKARTA] Selang sehari setelah berjanji untuk melawan keputusan pengadilan yang meragukan kredensial pendidikannya—serta kelayakannya untuk menjabat—Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mengundurkan diri.
“Ya, itu benar,” ungkap Budi Arie Setiadi, kepala sebuah kelompok relawan yang terkait dengan ayah Gibran, mantan Presiden Joko Widodo, saat ditanya oleh The Straits Times pada Rabu (11 November) mengenai laporan bahwa Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengunduran diri ini terjadi setelah 120 anggota parlemen dari semua delapan partai mengajukan mosi pendapat terhadapnya pada Rabu pagi, langkah formal pertama menuju pemecatan. Mosi tersebut direncanakan untuk disetujui dalam sidang pleno yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, sebelum berita pengunduran diri Gibran tersebar.
Ini adalah putaran dramatis bagi seorang politikus yang baru saja menjadi wakil presiden termuda di Indonesia kurang dari dua tahun lalu, memanfaatkan popularitas ayahnya yang dikenal dengan sebutan Jokowi.
Kepemimpinan Gibran sebagai wakil presiden diwarnai oleh kontroversi, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi jalan baginya menuju kekuasaan hingga keraguan mengenai kualifikasi pendidikannya. Kini, masa depan politiknya tampak tak menentu, dengan berbagai tantangan hukum dan manuver politik yang mengancam untuk mempersingkat masa jabatannya.
Kontroversi Kelayakan
Kelayakan Gibran sudah dipertanyakan bahkan sebelum ia menjabat. Saat pendaftaran calon dibuka pada 2023, ia berusia 36 tahun, sementara undang-undang pemilu mengharuskan calon berusia minimal 40 tahun.
Tapi pada 16 Oktober 2023, dalam keputusan kontroversial 5-4, Mahkamah Konstitusi—yang dipimpin oleh Anwar Usman, saudara ipar Jokowi dan paman Gibran melalui pernikahan—memutuskan bahwa mereka yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri jika sebelumnya telah terpilih sebagai kepala daerah.
Gibran, yang terpilih sebagai Wali Kota Surakarta pada 2020, memenuhi syarat tersebut.
Beberapa hari kemudian, Prabowo mengangkat Gibran sebagai pasangan calon. Di antara dokumen yang mereka ajukan kepada Komisi Pemilihan Umum pada 25 Oktober 2023, terlampir sertifikat setara sekolah menengah atas milik Gibran. Dokumen ini kini menjadi pusat kontroversi, meskipun validitasnya tidak dipertanyakan saat itu.
Keduanya memenangkan pemilihan 2024 dengan suara telak sebesar 58,8 persen, kemenangan yang banyak dianalisis sebagai hasil pemilih yang melihat mereka sebagai yang paling mungkin untuk melanjutkan warisan Widodo.
Serangkaian Kasus Hukum
Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi masa dua tahun yang penuh liku, dan survei terbaru menunjukkan penurunan peringkat dukungan publik terhadap pemerintah, terutama sejak akhir 2025.
Saat bersamaan, kelayakan Gibran mulai menghadapi tantangan hukum.
Pengacara Subhan Palal pertama kali menggugat kredensial sekolah menengah Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada September 2025, namun gugatan tersebut ditolak. Selanjutnya, ia meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.
Secara terpisah, pada September 2026, mantan menteri hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 10 pemohon lainnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pencalonan dan pelantikan Gibran.
Pada 6 Oktober, pengadilan menolak gugatan tersebut karena kurangnya kedudukan hukum, tetapi tampak setuju bahwa dokumen Gibran tidak setara dengan ijazah pendidikan menengah atas. Keputusan ini memicu protes di seluruh negeri yang menyerukan pengunduran diri atau pemecatan dirinya.
Subhan, di sisi lain, kalah dalam proses hukum di PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebelum mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung menerima bandingnya dan membatalkan sertifikat Gibran.
Menuju Pemecatan atau Pengunduran Diri
Setelah putusan tersebut, sejumlah anggota DPR menyatakan niat untuk mengajukan mosi pendapat melawan Gibran saat parlemen bersidang kembali, namun tak ada satu pun yang diajukan pagi itu.
Namun, pada sore hari, Prasetyo menyatakan Gibran “menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri” dalam pertemuan dengan Prabowo, dan presiden “tidak menolak” niat tersebut.
Gibran kemudian mengungkapkan kepada wartawan bahwa ia memandang Prabowo “sebagai ayah,” menambahkan: “Salah satu nasehatnya adalah agar saya terus berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara… dan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung.”

