[JAKARTA] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengumumkan sanksi sebesar 2,1 triliun rupiah (setara dengan US$116,7 juta) kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam manipulasi saham dan pelanggaran regulasi penawaran umum perdana (IPO).
Tiga perusahaan yang terlibat adalah entitas yang terdaftar dan terkait dengan Sinar Mas Group serta miliarder Prajogo Pangestu.
Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membersihkan pasar dari berbagai praktik yang tidak sehat dan bersamaan dengan dorongan untuk reformasi pasar modal di Indonesia.
Sebelumnya, MSCI sebagai penyedia indeks global juga telah menyampaikan kekhawatiran terkait transparansi, konsentrasi kepemilikan, dan daya tarik pasar Indonesia bagi investor.
Tiga Perusahaan yang Terlibat
Hasan Fawzi, kepala eksekutif pengawasan pasar modal di OJK, menyampaikan bahwa Dian Swastatika Sentosa, perusahaan yang terkait dengan Sinar Mas Group, telah dikenakan denda sebesar 1,5 triliun rupiah karena manipulasi harga saham.
Selain itu, Barito Renewables Energy yang terhubung dengan Prajogo dikenakan denda 500 miliar rupiah, sementara Petrindo Jaya Kreasi, yang juga berhubungan dengan miliarder tersebut, mendapat sanksi 100 miliar rupiah karena melanggar proses IPO.
OJK juga menyatakan bahwa denda ini ditujukan untuk para underwriters, trader, dan entitas yang terlibat dalam alokasi saham IPO, serta pemilik terakhir yang terkait dengan ketiga perusahaan tersebut atas pelanggaran aturan pasar modal. Pihak-pihak yang disanksi tidak disebutkan namanya.
OJK mengungkapkan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti adanya keuntungan ilegal yang berasal dari perdagangan saham Dian Swastatika Sentosa serta IPO Barito Renewables Energy dan Petrindo Jaya Kreasi.
Ketiga perusahaan ini sebelumnya telah diidentifikasi oleh otoritas pasar karena konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, yang artinya kepemilikan terkonsentrasi di antara sekelompok pemegang saham terbatas.
Bukti Pelanggaran
Regulator memeriksa transaksi saham Dian Swastatika Sentosa antara tahun 2023 hingga 2026 dan menemukan bukti adanya manipulasi yang melibatkan investor individu dan institusi yang melakukan perdagangan melalui beberapa perusahaan broker.
Kegiatan ini direncanakan dan terstruktur, yang menyebabkan lonjakan signifikan dalam harga saham perusahaan, imbuh OJK.
OJK juga meminta data dan dokumen dari broker yang terlibat, melacak aliran dana, serta memanggil setidaknya 12 direktur broker, 15 individu, dan 11 entitas hukum asing yang terkait dengan investigasi.
Hasan menambahkan, “OJK juga menemukan bukti pelanggaran yang melibatkan direktur broker dan telah membekukan lisensi individu yang bersangkutan.”
Dalam kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan terkait Prajogo, OJK menemukan bahwa saham yang ditawarkan ke publik diduga sejak awal dialokasikan untuk kelompok yang terkait dengan pemegang saham pengendali perusahaan.
Beberapa pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali diduga menyembunyikan identitas mereka selama proses subsripsi agar bisa mendapatkan alokasi saham yang besar. Ini mengakibatkan kepemilikan terkonsentrasi di antara sekelompok kecil investor dan pasokan saham yang terbatas untuk perdagangan publik.
OJK juga mencatat bahwa mereka telah meminta informasi dari empat underwriter efek dan tiga kustodian, melacak aliran dana terkait, serta memanggil setidaknya lima direktur broker, tiga kustodian, dan tujuh pihak yang terlibat dalam proses alokasi tetap.
Denda terbaru ini muncul saat Indonesia mendapatkan sorotan kembali terkait praktik pasar modalnya.
Pada hari Jumat lalu, MSCI mengumumkan konsultasi tentang proposal untuk mengklasifikasikan Indonesia sebagai pasar mandiri dari status sebelumnya sebagai pasar berkembang. Langkah ini menyebabkan penghentian perdagangan dan penjualan tajam saham-saham Indonesia.
Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa tindakan penegakan hukum ini adalah bagian dari proses yang berkelanjutan dan tidak dipicu oleh pengumuman MSCI. Ia menambahkan bahwa OJK akan terus menghormati proses tinjauan MSCI.
Ia juga mencatat bahwa OJK dan Bursa Efek Indonesia telah menerapkan reformasi pasar modal sejak Januari lalu. Reformasi tersebut termasuk penurunan ambang batas pengungkapan kepemilikan saham dari 5 persen menjadi 1 persen, serta memperluas klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori.
OJK mencatat bahwa sejak Januari, 835 pihak telah menghadapi sanksi atau tindakan penegakan hukum, dengan total denda lebih dari 390 miliar rupiah sebelum sanksi terbaru ini. Selain itu, 31 dari 61 perusahaan yang sebelumnya diidentifikasi dengan kepemilikan saham tinggi telah diselidiki atas dugaan pelanggaran pasar modal.
