[BANGKOK] Pemerintah Thailand berencana mengeluarkan dekrit darurat untuk meminjam 500 miliar baht (sekitar S$20 miliar) guna mengatasi permasalahan ekonomi, ujar wakil perdana menteri pada Senin (20 April).
Langkah ini diambil mengingat saldo kas yang ketat dan meningkatnya risiko eksternal serta lingkungan, kata Pakorn Nilprapunt kepada para wartawan.
Walaupun peminjaman yang sebenarnya bisa jadi kurang dari total 500 miliar baht, aturan utang publik mengharuskan batasan dinaikkan untuk mencakup jumlah penuh yang telah ditentukan dalam undang-undang, tambahnya. Thailand pernah mengeluarkan dekrit peminjaman serupa selama pandemi.
Saat ini, utang publik berada pada sekitar 66 persen dari PDB, mendekati batas maksimum yang ada yaitu 70 persen, yang perlu diperluas, jelas Pakorn.
Kementerian Keuangan akan menyelesaikan batas utang publik yang baru, karena ruang fiskal yang tersedia telah menjadi terbatas, katanya.
Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas mengatakan pekan lalu bahwa batas utang bisa dinaikkan jika memang diperlukan.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada hari yang sama menguraikan pedoman untuk persiapan anggaran 2027, yang menandakan pemangkasan pada item-item yang tidak penting dan pembatasan pada peningkatan anggaran guna mengontrol risiko fiskal.
Pada bulan November, Kabinet sudah menyetujui rencana anggaran sebesar 3,788 triliun baht untuk tahun fiskal 2027 yang dimulai pada 1 Oktober. Rencana ini memproyeksikan peningkatan belanja sebesar 0,2 persen dan penurunan defisit sebesar 8,37 persen dibandingkan tahun fiskal yang sedang berjalan.
Rancangan undang-undang anggaran akan diserahkan kepada Kabinet pada 23 Juni, sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas pada 1 hingga 3 Juli, menurut anggaran Biro.
