GCHQ, lembaga intelijen dan keamanan siber Inggris, mendapat sorotan tajam dari pengawasnya sendiri setelah gagal melacak ribuan perangkat penyimpanan yang hilang. Dalam laporan dari Investigatory Powers Commissioner’s Office (IPCO) 2025, GCHQ dinyatakan tidak mampu menentukan lokasi atau status perangkat penyimpanan removable seperti USB, hard disk eksternal, dan kartu memori.
Meskipun jumlah pasti perangkat yang hilang belum dikonfirmasi, laporan IPCO memperkirakan angkanya “ribuan”, dan ini adalah estimasi dari GCHQ sendiri, bukan dari pihak ketiga. Hal ini menunjukkan ada masalah serius dalam manajemen dan akuntabilitas lembaga ini terkait perangkat yang seharusnya aman dan terkontrol.
“Ada program kerja lebih lanjut untuk mencari dan melaporkan seberapa banyak dari perangkat ini yang dapat ditemukan,” bunyi laporan tersebut. GCHQ berjanji akan memberikan laporan mengenai jumlah perangkat yang telah dipastikan hilang. Meskipun demikian, IPCO merasa kecewa dengan lamanya proses investigasi dan tindakan perbaikan yang diambil. Masalah ini sebenarnya sudah disampaikan ke pengawas bertahun-tahun yang lalu, jadi bukanlah isu baru. “Kami sangat khawatir tentang masalah ini dan merasa kecewa dengan waktu yang diambil GCHQ untuk melakukan investigasi,” lanjut mereka.
Masalah ini sebenarnya sudah dibahas dalam laporan IPCO 2024, di mana pengawas meminta GCHQ dan MI5 untuk “meninjau alokasi internal dan audit media removable” pada tahun sebelumnya. Pengawasan ketat semakin penting karena banyak perangkat yang hilang ternyata terenkripsi atau memerlukan PIN untuk diakses, namun mengingat sensitivitas informasi yang tersimpan di sana, risiko besar tetap mengintai.
Laporan terbaru mengakui adanya kesulitan teknis dan praktis dalam investigasi yang sedang berlangsung, namun menekankan perlunya pengawasan tingkat tinggi secara berkelanjutan. GCHQ telah mengandalkan alat baru untuk memantau masalah ini agar tidak terulang di masa depan.
Di dalam lanskap yang semakin kompleks dan berisiko ini, sangat penting bagi lembaga-lembaga seperti GCHQ untuk tidak hanya memperbaiki kelemahan dalam akuntabilitas, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik. Ketidakmampuan dalam melacak perangkat yang berpotensi menyimpan informasi sensitif ini tidak hanya menggugah kekhawatiran akan keamanan data secara umum, tetapi juga membayangi reputasi lembaga tersebut.
Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan ancaman siber dan risiko kehilangan data, penting bagi kita untuk mempertanyakan seberapa baik lembaga-lembaga ini melindungi informasi yang mereka pegang. Di sinilah vitalnya pengawasan ketat dan akuntabilitas yang jelas dalam setiap tingkatan, sehingga kasus seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang.
