JAKARTA, Investortrust.id — Sebuah jajak pendapat berskala nasional yang dirilis oleh Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa 66% responden merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto saat pemerintahannya mencapai milestone dua tahun.
Menurut survei yang dilakukan antara 12 hingga 20 Oktober 2026, Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, melaporkan bahwa angka kepuasan ini terdiri dari 61% responden yang mengaku puas dan 5% yang sangat puas. Sebaliknya, tingkat ketidakpuasan mencapai 34%, di mana 28% menyatakan tidak puas dan 6% sangat tidak puas.
Dedi menambahkan, “Sebanyak 67 persen responden juga percaya bahwa Presiden mampu menyelesaikan masalah-masalah prioritas nasional,” dalam konferensi pers resmi di Jakarta pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Bagi pengamat pasar yang mengikuti perkembangan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, penurunan angka persetujuan ini memengaruhi kebijakan dalam cara yang tidak terlihat oleh data jajak pendapat utama. Alih-alih menunjukkan kestabilan kebijakan, berkurangnya dukungan dari masyarakat mendatangkan tantangan baru antara agenda populis pemerintah—seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)—dengan realitas ekonomi yang semakin sulit.
Pasar keuangan semakin melihat program-program yang meluas ini sebagai pengeluaran yang tidak terkendali, yang dapat mengancam batas defisit anggaran 3% dan memperkecil ruang fiskal yang dibutuhkan untuk melindungi ekonomi domestik dari guncangan global yang semakin intens. Ketika jurang antara ketidakpuasan publik dan persetujuan eksekutif menyusut menuju dead heat, Istana mungkin akan menemukan ruang politiknya untuk terus melakukan belanja populis yang tidak terkontrol semakin sempit—mungkin memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan pengeluaran yang menyakitkan, mengambil langkah-langkah pendapatan yang terarah, dan reformasi struktural yang sudah lama tertunda untuk menjaga kredibilitas fiskal.
Statistik yang Menuju Dead Heat
Walaupun hasil dari IPO terlihat kuat, analisis longitudinal komprehensif oleh Datatrust, divisi data Investortrust, menunjukkan bahwa posisi politik presiden terjebak dalam tren penurunan yang jelas selama setahun terakhir.
Mengumpulkan 31 jajak pendapat dari 17 lembaga penelitian sejak Januari 2025, rata-rata jajak pendapat Datatrust menempatkan persetujuan pada Oktober 2026 di angka 52,0% dan ketidaksetujuan di 44,8%. Karena interval kepercayaan 95% untuk kedua angka tersebut tumpang tindih, Datatrust menghitung bahwa tidak ada perbedaan signifikan secara statistik antara persetujuan dan ketidaksetujuan publik bulan ini. Meskipun dua angka tersebut belum resmi berbalik, gap antara keduanya telah mengecil menuju dead heat.
Penurunan berkelanjutan ini semakin diperkuat oleh temuan dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang lebih awal bulan ini, mencatat persetujuan kerja turun di bawah batas psikologis 50% menjadi 44,5%, dengan mayoritas ketidaksetujuan mencapai 53,4%. Temuan terbaru dari IPO tetap berada di atas kurva regresi, namun tidak mengubah tren penurunan yang lebih luas yang ada pada lanskap jajak pendapat.
Kepercayaan Institusi versus Kinerja Pekerjaan
Siklus jajak pendapat saat ini juga menyoroti perbedaan penting antara kepercayaan institusi secara umum dan persetujuan kinerja aktual. Survei terbaru oleh Voxpol Center mencatat bahwa 63,1% publik menyatakan percaya pada pemerintahan Prabowo, tetapi angka tersebut lebih mengukur kredibilitas institusi daripada kepuasan langsung terhadap eksekusi kebijakan sehari-hari.
Data diagnostik dari IPO menunjukkan bahwa persetujuan saat ini sangat bergantung pada buffering kesejahteraan tradisional ketimbang kekuatan makroekonomi. Di antara responden yang puas, 19% menyebut penegakan anti-korupsi yang aktif, 14,5% merujuk pada bantuan sosial langsung, dan 10,7% mengakui program kerja pemerintah yang nyata.
Namun, ketika ditanya tentang prioritas paling mendesak bagi negara, tekanan ekonomis langsung mendominasi sentimen publik. Mengendalikan harga makanan pokok disebutkan oleh 28% responden sebagai masalah paling kritis yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, jauh di depan upaya anti-korupsi yang hanya 19,5% dan penciptaan lapangan kerja yang 14,7%. Di tengah meningkatnya biaya hidup, isu-isu ini tetap menjadi anchor utama yang membebani persetujuan eksekutif di seluruh negeri.
