Indonesia berencana memperketat kontrol atas ekspor komoditas, termasuk batu bara dan minyak sawit. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menekan penghindaran pajak dan memperkuat nilai rupiah yang tengah terpuruk.
Pemerintah sedang merancang badan baru yang akan mengelola ekspor komoditas demi menindak praktik penawaran di bawah harga pasar. Badan ini akan berada di bawah supervisi Danantara, dana kekayaan negara yang melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman resmi mengenai hal ini mungkin akan disampaikan oleh presiden secepatnya Rabu ini, menurut sumber yang mengetahui perkara ini.
Meski begitu, rincian tentang cara kerja badan baru ini masih dalam pembahasan dan belum jelas. Selain itu, informasi mengenai skala dan peran badan tersebut juga belum sepenuhnya terungkap. Danantara, Badan Komunikasi Pemerintah, serta kementerian perdagangan dan keuangan belum memberikan komentar terkait hal ini.
Indeks saham acuan Indonesia ditutup 3,5 persen lebih rendah pada hari Selasa, dengan trader mengaitkan penurunan ini dengan spekulasi mengenai badan baru tersebut.
Langkah ini bisa jadi merupakan tindakan paling drastis Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara demi mendukung kebijakan flagshipnya, yang mencakup program makan siang gratis di sekolah. Program-program ini, ditambah dengan meningkatnya biaya impor energi dan kekhawatiran investor mengenai tata kelola yang memburuk dalam ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah membuat nilai rupiah Indonesia anjlok ke level terendahnya terhadap dolar minggu ini.
Salah satu potensi keuntungan dari kontrol ekspor yang lebih ketat adalah maksimalisasi arus masuk valas, yang dapat menguatkan rupiah. Pemerintah telah memberlakukan batasan lebih ketat terhadap transaksi valas untuk menghentikan penurunan nilai mata uang ini. Bank sentral juga sering melakukan intervensi di pasar untuk mendukung nilai rupiah.
Indonesia adalah eksportir terbesar batu bara termal dan minyak sawit di dunia, jadi meningkatnya kontrol negara terhadap pengiriman bisa mengguncang pasar global untuk komoditas tersebut.
Sebelumnya, Indonesia telah melarang beberapa ekspor sumber daya alam untuk mendongkrak industri pengolahan dalam negeri serta memperkuat pasokan domestik. Selain itu, mereka juga pernah mencoba menaikkan harga dengan membatasi produksi atau memaksa penjualan berdasarkan patokan pemerintah.
Praktik penawaran di bawah harga pasar adalah masalah yang sudah lama ada dalam industri komoditas Indonesia. Praktik ini meliputi pelaporan pengiriman dengan nilai yang lebih rendah dari yang sebenarnya, sehingga keuntungan dari penjualannya bisa dialihkan ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah. Sebuah studi oleh Global Financial Integrity memperkirakan, pemerintah kehilangan sekitar US$6,5 miliar pendapatan pajak pada tahun 2016 akibat praktik ini.
Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bulan lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa menindak praktik penawaran di bawah harga adalah salah satu prioritasnya. Ia sebelumnya mengancam akan mengganti petugas bea cukai Indonesia dengan kontraktor asing karena dugaan korupsi.
Prabowo sebelumnya juga mengkritik elit dan entitas asing yang dianggap melakukan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah telah menyita lahan luas dari perusahaan minyak sawit dan penambang serta mengenakan denda besar kepada perusahaan yang melanggar izin kehutanan.
