[JAKARTA] Pasar global dan mitra perdagangan utama akan segera mendapatkan informasi mengenai kebijakan ekspor komoditas baru Indonesia dalam beberapa minggu ke depan, seiring dengan pemerintah yang sedang bekerja pada aspek hukum dan struktural dari agensi ekspor terpusat yang baru, ujar seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan bahwa entitas baru pemerintah ini, yang bernama Danantara Sumberdaya Indonesia, sudah memasuki tahap eksekusi dari konsep yang ada. Dia berbicara dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada hari Sabtu (23 Mei) saat menghadiri pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik di Suzhou, China.
“Ini adalah sesuatu yang sangat baru dan masih dalam proses,” ungkap Roro. “Kita akan lihat bagaimana perkembangan ini dalam beberapa minggu ke depan.”
Pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil alih kontrol langsung atas ekspor beberapa komoditas penting Indonesia. Para pejabat menjelaskan bahwa Danantara Sumberdaya akan memulai pengelolaan ekspor untuk minyak sawit, batu bara termal, dan beberapa produk nikel, di mana Indonesia memiliki dominasi di pasar tersebut.
Prabowo menekankan perlunya pengawasan yang lebih baik atas pengiriman, memperkirakan negara yang kaya sumber daya ini kehilangan hingga US$150 miliar setiap tahun akibat “kebocoran” yang disebabkan oleh praktik seperti under-invoicing. Total pendapatan negara di ekonomi terbesar di Asia Tenggara tahun lalu hampir mencapai US$160 miliar.
Saat ini, sejumlah rincian penting masih dalam proses penyelesaian, namun sudah ada rencana periode transisi awal di mana para eksportir diwajibkan untuk melaporkan penjualan komoditas strategis ini kepada Danantara Sumberdaya mulai 1 Juni. Entitas ini diharapkan akan mengendalikan kontrak ekspor, pengiriman, dan pembayaran di waktu mendatang setelah tim dan sistem baru siap.
Perubahan yang signifikan ini membuat banyak investor merasa cemas, mengingat terdapat kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin menjauh dari pendekatan yang ramah pasar dan disiplin fiskal yang telah mendukung stabilitas ekonominya.
Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk meluncurkan strategi komunikasi yang terstruktur dan langkah demi langkah untuk pembeli internasional dan pemangku kepentingan lokal saat sistem ini bertransisi, jelas Roro. Setiap perkembangan dalam beberapa minggu ke depan akan disampaikan secara transparan untuk memastikan rantai pasokan global tidak mengalami gangguan yang berarti, tambahnya.
Langkah pemerintah ini dianggap penting untuk “melindungi kepentingan nasional kita” dan memaksimalkan pendapatan ekspor, kata Roro.
“Ada banyak komoditas utama yang saat ini kita ekspor,” ujarnya, sembari menambahkan perlunya pemahaman lebih dalam tentang bagaimana “ekspor komoditas ini dapat memberikan dampak positif bagi negara kita.”
Selain melakukan standarisasi aturan komoditas domestik, Roro juga menekankan pentingnya integrasi perdagangan global yang lebih luas sebagai prioritas. Dia menyebutkan bahwa misi perdagangan Indonesia sukses menghasilkan sekitar US$88 juta dalam potensi transaksi selama pertemuan APEC, dengan fokus pada ekspor produk pertanian seperti buah-buahan ke pasar China.
